Pemkab dan Pemko Sepakat Kelola Perbatasan

0
275
Penandatanganan kerjasama: Riono dan Adi Prihantara menandatangani berkas pengelolaan batas wilayah Tanjungpinang-Bintan. f-yusfreyendi/tanjungpinan pos

Sengketa lahan batas wilayahnya Bintan-Tanjungpinang di Wacopek, sebelumnya masuk ke Kabupaten Bintan, kini diklaim menjadi wilayah Pemko Tanjungpinang sekitar 23 hektare akan diputuskan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Tanjungpinang – Sekdako Pemko Tanjungpinang Riono sudah mengadakan pembahasan tentang perbatasan wilayah, dengan Plt Sekda Bintan Adi Prihantara, di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kamis (16/3).

Disaksikan Sekdaprov Kepri Tengku Arif Fadillah, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan menyepakati akan mengelola kawasan perbatasan secara bersama.

Sekda Kota Tanjungpinang dan Plt Sekda Bintan menandatangani berita acara kesepakatan rencana pemanfaatan ruang wilayah perbatasan.

Penandatanganan ini disaksikan Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Kepri Ir Abu Bakar, Kepala BPPPD Kabupaten Bintan Wan Rudi serta Unsur OPD Provinsi Kepri, OPD Kabupaten Bintan, OPD Kota Tanjungpinang dan unsur terkait lainnya.

Sekda Provinsi Kepulauan Riau DR H TS Arif Fadillah mengatakan, dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rincinya, setiap rencana tata ruang harus mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Ini salah satu persyaratan pengajuan substansi tersebut adalah kesepakatan tentang pemanfatan kabupaten/kota yang berbatasan langsung.

Jadi kesepakatan ini merupakan bagian dari persyaratan pengajuan substansi yang dalam hal ini Kota Tanjungpinang berbatasan langsung melalui jalur darat dengan Kabupaten Bintan. Sehingga perlu disepakati Pemanfaatan Tata Ruang Kawasan Perbatasan tersebut.

Menurutnya, Pemprov Kepri memiliki kewajiban untuk memfasilitasi Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan, dengan mengarahkan pada pemanfaatan area tata ruang perbatasan, yang mengacu kepada Perda nomor 1/2017 tentang RTRW Kepri tahun 2017-2037, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 76 /LHK/ 2017 serta perubahan Kawasan Hutan di Provinsi Kepri.

”Selanjutnya perlu kami informasikan, bahwa kesepakatan yang dilaksanakan pada hari ini bukan merupakan kesepakatan tapal batas wilayah. Namun merupakan kesepakatan pemanfaatan tata ruang yang berada di kawasan perbatasan wilayah Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Adapun kesepakatan batas wilayah akan digesa penyelesaian, yang selanjutnya tentunya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya .

Plt Sekda Bintan Adi Prihantara mengatakan, Pemkab Bintan tentunya mendukung dalam pemanfaatan tata ruang yang berada di kawasan perbatasan. Hal ini akan memberikan pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat dua pemerintahan.

”Tentunya Pemkab Bintan sangat mendukung dalam pemanfaatan tata ruang kawasan perbatasan bagi masyarakat banyak “ tutupnya, yang juga dibenarkan oleh Sekdako Tanjungpinang Riono.(Yusfreyendi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here