Pemkab Laporkan Sludge Oil ke Presiden

0
282
NELAYAN memperhatikan limbah hitam yang mencemari laut, Rabu (21/3) kemarin. f-jendaras/tanjungpinang pos

BINTAN – Setelah kawasan wisata Lagoi, kini nelayan di Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong yang terimbas dari pencemaran limbah minyak hitam (sludge oil). Masalah limbah dari laut internasional ini sudah dilaporkan Pemkab Bintan kepada Presiden RI, melalui Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Ari (25) seorang nelayan di Desa Sebong Pereh mengatakan, limbah minyak hitam mengotori laut dan kapal serta pelantar nelayan. Akibatnya nelayan enggan turun ke laut untuk menjaring ikan.

”Sejauh ini di tambat kapal banyak minyak, kapal dan sampan kena minyak. Banyak lah, makanya kami tak turun menjaring ikan. Nanti, kena jaring pula limbahnya,” katanya, Rabu (21/3).

Adi Prihantara, Sekda Kabupaten Bintan menyampaikan, pihaknya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah melakukan koordinasi, melaporkan kepada Presiden RI, soal limbah ini. Pemkab menilai, limbah sludge oil tahunan ini sudah menjadi isu internasional. Justru itu, Pemkab menyurati Presiden RI.

”Pemkab Bintan mengadukan soal permasalahan limbah ini, agar ada tindak lanjut dari pusat. Terutama dalam penegakkan hukum terhadap pelaku pembuangan minyak hitam tersebut,” ujarnya.

Kepala DLH Bintan Afrizal mengatakan, pihaknya bersama pengelola kawasan pariwisata, sudah menangani limbah yang muncul di Lagoi. Limbah dikumpulkan ke dalam tong-tong yang sudah disiapkan. Kemudian, limbah itu akan diangkut untuk netralisir di Batam, oleh pihak ketiga.

”Kita juga sudah laporkan limbah ini, ke pemerintah pusat,” tegas Afrizal Bahar.

Kepala Dinas Pariwisata Bintan Luki Zaiman Prawira mengatakan, sampai saat ini limbah sudah ditangani oleh OPD terkait. Tapi, pihak pariwisata terus berupaya meminimalisir limbah di pantai kawasan pariwisata Lagoi, dan wilayah Bintan lainnya.

”Meski demikian kondisi pantainya, turis tidak ada yang komplain. Kita pun sudah mewanti-wanti. Apalagi jelang Tour de Bintan ini, kita berupaya antisipasi limbah ini,” kata Luki.

Bupati Bintan H Apri Sujadi mengatakan, sumber limbah minyak berasal dari perairan internasional. Pemkab Bintan sudah koordinasi ke seluruh sektor vertikal dan horizontal, dalam mengatasi hal tersebut. Karena, urusan kewenangan kelautan berada di pemerintah provinsi.

”Sehingga langkah kita menjadi sangat terbatas. Namun kita tidak akan menutup mata, akan kita lakukan apa yang kita bisa. Ya sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten,” ujarnya.

”Kita akan terus dorong Kementerian Lingkungan Hidup RI, untuk membahas secara goverment to goverment, masalah pencemaran perairan internasional di beberapa negara ASEAN ini,” sambungnya. (aan/fre)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here