Pemkab Masih Kaji Ranperda TPI

0
147
Stok ikan menipis di SKPT Selat Lampa. f-istimewa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna masih mengkaji kembali, untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di SKPT Natuna.

NATUNA – Karena Ranperda itu, masih banyak kajian yang harus diutamakan dan menjadi proritas bagi daerah. Ada beberapa poin penting yang perlu disejalankan, dan diselaraskan sehingga tidak sampai menjadi gejolak bagi daerah sendiri.

”Sampai saat ini, Ranperda tempat pelelangan ikan masih perlu ada yang diperbaiki dan ditambah lagi. Semua itu masih terus kita lakukan, agar Ranperda ini bisa menguntungkan bagi daerah,” kata Wan Siswandi, Senin (24/6).

Ia mengaku, terkait Ranperda tentang pelelangan ikan, sampai saat ini penyerahan asetnya masih dalam proses dari provinsi Kepri ke Natuna.

“Setelah proses penyerahan aset ini selesai, baru dibuat penegasannya sesuai dengan wilayah cakupannya. Jadi kita masih menunggu pihak Kementrian menyelesaikan adminatrasinya. Terpenting siapa yang mengelola, secara oprasional berjalan namun asetnya tetap Natuna,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, ada beberapa poin dalam Ranperda yang perlu ditambah diantaranya, kapal-kapal yang beroprasi mencari ikan dilaut natuna diharapkan melakukan pelelangan ikan di SKPT.

”Karena jika tidak ada penegasan tersebut diatas, apa yang dihasilkan bagi daerah sendiri. Selain itu juga, kita akan buat dalam perda agar dalam penjualan ikan bisa diminimalisir. Supaya tidak menjadi gejolak harga nantinya, dan berdampak merugikan masyarakat Natuna,” jelasnya.

Sementara Ketua Pansus B DPRD Natuna Harken menuturkan, terkait pembahasan Ranperda TPI ini, Pansus DPRD Natuna akan memanggil kembali dinas terkait pada awal bulan nanti.

”Sesuai dengan agenda pansus B DPRD Natuna, kita akan memanggil kembali dinas terkait pada awal bulan nanti, untuk memaparkan kembali Ranperda tentang TPI,” ujar Harken.

Ia menyayangkan, setiap pemanggilan rapat pembahasan Ranperda tersebut tidak pernah dihadiri oleh Kepala Dinasnya langsung yang mengerti dan memahami apa yang diusulkannya untuk kemajuan Natuna sendiri.

”Kita ingin setiap pembahasan terkait Ranperda tentang TPI ini bisa dihadir, yang berkopeten langsung bukan diwakilkan,” tandasnya.

Sudah sekian lama berdirinya TPI di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, maka Pemerintah Daerah harus menyusun formulai aturan agar memperoleh hasil dari TPI tersebut.

Harken sebelumnya pernah menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah terutama dinas terkait baru mengajukan usulan-usulan Ranperda terkait bongkar muatan ikan di TPI Selat Lampa.

”Kami baru menerima Ranperda tentang TPI dari Dinas terkait, dan baru kemarin juga kita mulai rapat pansus permulaan membahas Ranperda itu,” kata Ketua Pansus B Harken, melalui telepon, Rabu (15/5) lalu.

Perda itu nantinya, mengharuskan kapal Indonesia yang mencari ikan di laut Natuna harus bongkar muatan di TPI Selat Lampa.

Ketua Pansus B DPRD Natuna Harken membenarkan, Pada rapat pembahasan tersebut, pihaknya ingin ranperda yang diusulkan itu bisa menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinantikan.

”Pada intinya, kami pansus ingin Ranperda yang diusulkan itu bisa menjadi Perda. Agar ke depannya, dapat meningkatkan PAD kita bukan malah merugikan daerah,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin ketika dihubungi koran ini belim bisa memberikan keterangan terkait usulan Ranperda Pelelangan Ikan.

Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Paerikanan RI Susi Pudjiastuti meminta Pemda Natuna membuat Perda Bongkar Muat Ikan.

Perda itu, mengatur tentang untuk mengharuskan kapal-kapal nelayan Indonesia yang mencari ikan di laut Natuna harus membongkar muatannya di TPI Selat Lampa. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here