Pemkab Natuna dan BPJS Kesehatan Teken PKS

0
175
Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang dr Lenny dan Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menandatangani PKS disaksikan Deputi Direksi Wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Jambi, Siswandi dan pejabat lainnya. F-Hardiansyah/tanjungpinang pos

NATUNA – SEBAGAI bentuk keseriusan pemerintah kepada masyarakatnya agar mendapatkan layanan kesehatan, maka Pemkab Natuna dan pihak BPJS Kesehatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Universal Health Coverage (UHC).

Penandatanganan PKS UHC dalam Program JKN-KIS ini dilakukan di Aula Kantor Bupati Natuna, Kamis (17/1) pagi.

Penandatanganan itu dilakukan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mewakili Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dan dari pihak BPJS Kesehatan hadir Deputi Direksi Wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Jambi, Siswandi didampingi Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, dr Lenny Marlina.

Kemudian, PKS ini juga dihadir Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Sofyan beserta unsur FKPD di lingkungan Natuna.

Siswandi menyampaikan apresiasi atas komitmen dari Pemkab Natuna yang mendukung cakupan kesehatan semesta dalam Program JKN-KIS.

Selain itu, diberikan juga kartu peserta secara simbolis kepada peserta serta bingkisan.

Siswandi mengatakan, Kabupaten Natuna merupakan daerah kedua yang mencapai UHC di wilayah Kepri setelah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah lebih dulu.

Dituturkannya, capaian peserta JKN-KIS Kabupaten Natuna per Januari 2019 sejumlah 86.742 jiwa atau sebanyak 107,68 % dari penduduk 80.558 jiwa berdasarkan data Disdukcapil semester 1 tahun 2018.

Ia menambahkan, capaian peserta BPJS Kesehatan secara nasional sudah 215 juta jiwa per Januari 2019 dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 265 jiwa.

Untuk itu, ia menuturkan masih ada sekitar 18 persen lagi yang belum masuk JKN-KIS. ”Kalau secara aturan seluruh masyarakat, sudah harus terdaftar. Makanya kita gencar dalam mensosialisasikan program ini,” ujarnya.

Hal ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diharapkan pada 01 Januari 2019 seluruh penduduk Indoneisa terdaftar dalam progam JKN-KIS atau cakupan semesta kesehatan.

Dituturkannya, cakupan semesta setidaknya 95 persen penduduk terdaftar dalam program JKN-KIS.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menuturkan, jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah. Apakah itu pusat maupun daerah yang terus bersinergi untuk membantu.

Melalui program BPJS Kesehatan, seluruh masyarakat Natuna tidak perlu khawatir bila ingin berobat. Khususnya kepada keluarga tidak mampu.

Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Rizal Rinaldi menuturkan, per Januari 2019, tidak ada lagi masyarakat yang terlantar saat berobat. Khususnya keluarga tidak mampu harus menerima pelayanan terbaik karena sudah ada JKN-KIS.

Ia menuturkan, dari penduduk Natuna 80.558 jiwa sekitar 48.747 jiwa yang iurannya dibayarkan Pemda. Serta 8.973 jiwa dibarkan oleh APBN. Selain itu, sisanya merupakan non PBI atau mandiri. Peserta PNS, TNI, Polri 18.241 jiwa dan peserta Mandiri berjumlah 4.882 jiwa. Adapun BPJS Kesehatan Tanjungpinang membawahi lima wilayah kerja seperti Tanjungpinang, Bintan, Anambas, Lingga dan Natuna. (hrd/dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here