Pemkab Subsidi Rp 4 Miliar untuk Kesehatan

0
672
CEK KESEHATAN: Tenaga kesehatan melayani warga yang hendak mendaftar untuk cek kesehatan dan berobat secara gratis di Kantor Bupati Anambas beberapa waktu lalu. F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

ANAMBAS – PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberi subsidi sebesar Rp 4 miliar, untuk jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Anambas. Subsidi itu disalurkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk menanggung 20.889 masyarakat yang menjadi peserta.

Anggaran dari APBD tersebut untuk menanggung sebanyak 14.947 masyarakat. Sedangkan dari APBN, sekitar 5.942 jiwa dengan golongan kelas III.

”Dari Pemkab Anambas sudah ada kesepakatan, dan ada perjanjian kerja sama. Untuk angka anggarannya setahun berkisar Rp 4 miliar. Sedangkan dari APBN berkisar Rp 1,5 miliar dan peserta tersebut masuk golongan kelas III,” kata Debi Mersha Putra, selaku Kepala BPJS Anambas, Rabu (29/11).

Baca Juga :  TNI Gelar Sejumlah Kegiatan Sosial

Debi menambahkan, PKS dengan Pemkab Anambas pada awal Januari 2017 hanya 12 ribu peserta dan ada peningkatan sebanyak 3 ribu peserta pada APBD-Perubahan.

”Pada prinsipnya, bantuan ini untuk memberi keringanan kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemda sendiri, yang memberikan perhatian pada kesehatan masyarakatnya. Total kerja sama dengan Pemkab itu berkisar 15 ribu, dan artinya ada kuota kosong sebanyak 53 peserta. Ada juga yang sedang dalam pengurusan kepesertaan. Kami sangat mengapresiasi, atas perhatian Pemda terhadap jaminan kesehatan masyarakat sampai memberi bantuan hingga 15 ribu peserta,” tambah Debi.

Baca Juga :  Sejumlah Yachter Kunjungi Anambas

Ia menguraikan, total peserta BPJS Anambas sudah mencapai 73 persen atau 32.170 peserta dari 44.000 jiwa jumlah penduduk.

”Artinya ada berkisar 12 ribu peserta yang belum terdaftar. Dari 32.170 peserta ini, terdiri dari peserta bantuan APBD dan APBN sebanyak 20.889. Kemudian peserta mandiri berkisar 1.179, pekerja penerima upah yakni PNS, TNI/Polri sebanyak 9.845 peserta dan sisanya pensiunan dan perintis kemerdekaan,” urainya.

Iia menyayangkan, dari 1.179 peserta mandiri golongan III kerap nunggak memberikan iuran bulanan berkisar Rp 25.500. Menurutnya, peserta mandiri yang dirugikan apabila tidak membayar iuran.

Baca Juga :  Polres Berbagi dengan Keluarga Miskin

”Tunggakan Rp 250 juta terjadi setiap bulannya dari peserta mandiri. Bahkan, sampai 60 persen nunggak. Peserta yang rugi apabila menunggak, saat tiba-tiba yang bersangkutan sakit maka kartu BPJS-nya tidak aktif dan harus membayarkan seluruh iuran yang belum dibayarkan,” jelasnya.(INDRA GUNAWAN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here