Pemko 2019, Bintan Sudah Terapkan Single Salary

0
1993
Para ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang rencananya per Januari 2019 mendatang akan menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan pola single
salary. Dengan pola ini, maka pegawai yang paling rajin bekerja akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Terkait rencana ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga mendukung demi peningkatan pelayanan ke masyarakat. Tapi, Ade Angga dan dewan lainnya belum membahas rencana ini bersama Penjabat Wali Kota maupun Sekda Tanjungpinang.

”Kalau informasi yang saya himpun dari beberapa daerah yang sudah menerapkan seperti Bintan, penghasilan ASN nantinya bisa saja bertambah jika bekerja maksimal,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (1/8).

Meski demikian, penerimaan ASN bisa saja berkurang jika kinerja yang dinilai tidak masimal. Serta harus sesuai dengan tugas dan fungsi. Ada indikator yang harus diisi setiap ASN nantinya.

Ia mencotohkan, bila ASN itu bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, nantinya penilaiannya bisa berkurang. Terkait teknis ini, ia mengaku baru bisa menjelaskan setelah melihat indikator yang nantinya di buat Pemko.

Sekda Bintan, Adi Prihantara menuturkan, per Juli 2018 ini sudah mulai menerapkan pola single salary. Hanya saja baru di satu OPD yaitu DPPKAD Bintan. Proses pengisian penilaian
kinerjanya masing-masing ASN masih manual yang dinilai kepala dinasnya.

”Kami masih mempersiapkan sistem e-kinerjanya. Nanti setiap ASN harus mengisi data melalui aplikasi yang disediakan BKD Bintan,” ujarnya saat ditanya.

Ia menilai dengan sistem pola single salary, tunjangan pendapatan ASN di Bintan bisa jadi berkurang. Sebab, tidak ada lagi honor-honor lain yang diterima selain perhitungan job price atau harga pekerjaan yang ditentukan.

Adi menuturkan, sudah ada aturannya mengenai penentuan job price-nya. Serta mengacu kepada kemampuan keuangan daerah.

Dicontohkannya, untuk dirinya sebagai Sekda, job price yang ditentukan bila mengacu kemampuan keuangan daerah maksimal Rp49 juta.

Hanya saja, pihaknya menganalisa ditetapkan Rp36 juta per bulan. Jumlah Rp36 juta per bulan itu, baru TPP belum lagi gaji pokok yang sudah ditentukan sesuai golongan dan masa kerja. Menurutnya, angka tersebut masih lebih kecil bila dibandingkan pola sekarang.

Dengan pola sekarang, ia bisa menerima kisaran Rp70 juta per bulan.”Tidak menentu memang, tergantung dari honor pelaksanaan kegiatan serta lainnya. Rasanya saya tidak etis menyebutkan angkanya, mungkin di kisaran Rp70 jutaan per bulan,” ungkapnya.

Penerimaan itu berasal dari honor kegiatan, honor pengelolan keuangan serta honor-honor lainnya yang sah. Jumlah itu pun di luar dari gaji pokok.

Adi menambahkan, bahkan TPP Rp36 juta per bulan itu belum tentu akan diterima sepenuhnya. Menurutnya bisa berkurang bila penilaian kinerjanya tidak maksimal.
”Kalau laporan hasil kinerja saya bulan itu hanya 85 persen, maka itu dasar pengali dengan
job price. Jadi penerimaan TPP saya tentu berkurang,” paparnya.

Terkait job price masing-maisng ASN di lingkungan Bintan di bagi menjadi beberapa kategori yaitu 1 sampai 15 plus. Yang paling rendah yaitu ASN kategori 1.

Disinggung job price kepala OPD, dia menuturkan ada tiga golongan di Bintan. Dilihat dari klasifikasi OPD yaitu kategori 13,14 dan 15.

“Tidak jauh beda dengan saya, tergantung kategori dan klasifikasi OPD nya. Mungkin beda Rp 5-6 juta saja dengan saya. Meski demikian ini masih di kaji lagi,” tuturnya.

Ia menambahkan, penerapan pola single salary secara penuh dengan pengisian e-kinerja di setiap OPD rencananya dilaksanakan Januari 2019. Meski demikian, beberapa OPD sudah akan mencoba secara manual per Agustus 2018 ini.

”Kami sudah akan mulai mencoba biar nanti 2019 penerapannya sudah lebih matang,” ungkapnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here