Pemko Abaikan SE Mendagri

0
448
Warga saat antre untuk perekaman KTP-el di Kantor Disdukcapil Tanjungpinang, baru-baru ini. f-andri/tanjungpinang pos

Layanan Tutup Sabtu dan Minggu

Untuk mendorong percepatan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pemerintah pusat mewajibkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan perekaman hari Sabtu serta Minggu.

TANJUNGPINANG – Namun, instruksi Mendagri dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 471.13/ 5386/SJ dan Nomor 471.13/ 5387/SJ pada Oktober 2017, yang ditandatangani Tjahjo Kumolo atas nama Menteri Dalam Negeri belum juga dijalankan Pemko Tanjungpinang. Disdukcapil belum memberikan pelayanan di hari Sabtu dan Minggu. Padahal, masih banyak warga Tanjungpinang belum melakukan perekaman KTP-el. Sesuai data dari Disdukcapil Tanjungpinang, masih ada 62.625 warga Tanjungpinang belum melakukan perekaman KTP-el.

Jumlah penduduk berdasarkan Data Konsulidasi Bersih (DKB) per Desember 2017 sebanyak 213.005. Wajib memiliki KTP-el sebanyak 150.625 jiwa. Sudah memiliki KTP-el 75.000 jiwa. Sudah melakukan perekaman KTP-el tapi KTP-nya belum di cetak masih ada 13.000 jiwa. Pantuan Tanjungpinang Pos, Minggu (13/5), terlihat pintu Kantor Dukcapil Kota Tanjungpinang berada di Jalan Kijang Lama, Km 7 Tanjungpinang, masih digembok. Hanya terlihat satu sepeda motor terparkir di depan pintu masuk Kantor Disdukcapil Kota Tanjungpinang.

Mestinya, pelayanan Sabtu dan Minggu di kantor Disdukcapil ramai karena akan ada pilkada. Karena, warga masih banyak belum melakukan perekaman KTP-el. Bila warga tidak melakukan perekaman mereka tidak bisa memberikah hak suaranya di Pilkada Tanjungpinang 27 Juni mendatang.

”Tidak ada pelayanan Sabtu dan Minggu di kantor kami,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang, Irianto kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (13/5).

Irianto beralasan tidak membuka pelayanan Sabtu dan Minggu karena tidak ada uang untuk membayar lembur pegawai. Justru hari Sabtu dan Minggu warga Tanjunginang sebagian baru memiliki waktu untuk mengurus administrasi di Kantor Disdukcapil.

”Siapa yang akan membayar uang lembur pegawainya. Sementara, pengajuan untuk membayar lembur pegawainya telah dicoret oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinan,” kata Irianto.

”Kalau kita tetap paksakan ASN masuk di hari Sabtu dan Minggu melanggar Hak Azazi Manusia (HAM) karena mereka libur di suruh masuk,” tegasnya.

Meskipun dicoret untuk biaya lembur pelayanan Sabtu dan Minggu di kantor Disdukcapil, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang ini, tetap memberikan uang saku kepada enam orang pegawainya, yang masuk pada hari Sabtu dan Minggu hanya untuk mencetak KTP saja.

”Saya kasih uang untuk memberikan semangat pegawai kita di Dukcapil Kota Tanjungpinang. Mudah-mudahan cukup untuk kebutuhan pegawai kita yang lembur,” terang dia.

Kata dia, kalau Sabtu dan Minggu, ASN yang masuk bisa mencetak sebanyak sekitar 200-300 KTP-el. Jumlah KTP-el yang telah dicetak menggunakan tiga mesin dimiliki Dukcapil Kota Tanjungpinang. Cetak KTP-el Sabtu dan Minggu sudah diterapkan sebelum Disdukcapil menerima SE dari Mendagri RI. ”Kalau tidak salah, kita mulai di bulan Januari 2018 lalu,” ucap dia.

Sampai saat ini, ia belum tahu pasti berapa jumlah KTP-el, yang sudah di cetak oleh pegawainya. ”Bulan Juli nanti baru ketahuan berapa KTP-el yang sudah dicetak. Nanti, ketahuannya melalui sistem,” ujar dia.

Ia minta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap stok blanko KTP-el. Hingga saat ini, stok blanko KTP-el sebanyak 13.000. Awalnya, pihaknya memiliki stok 5.000 blanko KTP-el.

Ia meminta masyarakat untuk terus melakukan perekaman KTP-el, khusus yang belum pernah melakukan perekaman KTP-el. ”Dua atau tiga hari lalu, kita jemput 8.000 blanko KTP-el lagi. Alhamdulillah,” ucap syukurnya. (ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here