Pemko Bantu Pematangan Lahan BLK Tanjunggundap

0
475

BATAM – Pemerintah Kota Batam membantu pematangan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) di Tanjunggundap. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan ada 5 hektare lahan yang tersedia.

”Syarat pusat, lahan harus kelar, dan ada support (dukungan) daerah. Jadi pematangan lahan kita bantu. Yang exist (sudah siap) 3 hektare, sisanya yang kita matangkan,” kata Rudi di Batamcenter, Kamis (21/12).

Selain dukungan berupa pematangan lahan, Pemerintah Kota Batam diminta menyelesaikan pembangunan jalan menuju lokasi. Menurutnya ada 3 kilometer jalan yang harus diselesaikan oleh Pemko Batam untuk BLK tersebut.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan pemerintah pusat pada intinya sudah menyetujui lokasi BLK ini. Berdasarkan informasi yang ia terima, lelang konsultan sudah berjalan. Dan rencananya pembangunan akan dilaksanakan pada 2018 mendatang.

”Cuma memang ada beberapa hal itu. Mereka minta pematangan lahan, jalan, dan jaminan lahan,” ujarnya.

Tanjunggundap ini, kata Amsakar, merupakan alternatif kedua lokasi lahan yang diusulkan Pemko Batam ke Kementerian Tenaga Kerja. Sebelumnya Pemko Batam ajukan lahan di Nongsa, tepatnya di sebelah MAN Insan Cendikia.

Namun lokasi itu tak sesuai dengan kebutuhan, terlalu jauh dari laut. Karena sesuai perencanaan, BLK yang akan dibangun di Batam ini mengarah pada teknik kemaritiman. Setelah itu barulah muncul opsi lahan di Tanjunggundap yang berada tepat di tepi laut.

Di lain kesempatan, Direktur Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kemenaker, Sukiyo mengatakan lokasi Tanjunggundap cocok untuk pembangunan BLK ini.

”Sudah disurvei. Kelihatannya lebih bagus di sana untuk kemaritiman dibanding di Nongsa. Nanti tim akan kaji lebih lanjut struktur lahan di sana. Kita mapping tempat. Kita sudah planning cocok atau tidak bangunannya dibangun di situ,” kata Sukiyo.

Ia akui lahan yang ada di Tanjunggundap masih kurang dari kebutuhan. Adapun untuk pembangunan BLK ini dibutuhkan lahan seluas 11 hektare.

Terkait lahan, Kemenaker meminta ada perjanjian tertulis atas serah terimanya. Apabila hal ini tidak ada, dikhawatirkan akan menjadi masalah di masa mendatang.

”Kalau tidak clear, nanti jadi masalah di kemudian hari. Makanya kita minta ada hitam di atas putih luasan lahan yang diserahkan berapa. Baru bisa kami follow up (tindaklanjuti),” kata dia. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here