Pemko Batam Usulkan 2.000 ASN

0
601
CPNS nampak serius menjelang ujian SKD menggunakan sistem CAT di Hotel CK Tanjungpinang, tahun lalu.f-andri/tanjungpinang pos

70 Persen PPPK, 30 Persen PNS

Pemko Batam sudah mengajukan penerimaan 2.000-an Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

BATAM – Pemko Tanjungpinang juga sudah mengajukan kuota CPNS 4.00-an orang untuk guru selain CPNS bidang lainnya. Sedangkan daerah lainnya juga mengajukan hal yang sama.

Pengajuan kuota itu dilakukan lantaran perekrutan CPNS PPPK akan dibuka tahun ini seperti disampaikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Untuk itu, Pemko Batam sudah mengajukan formasi kebutuhan sekitar 2 ribu orang dengan pembagian sekitar 30 persen kuota CPNS dan 70 persen untuk formasi PPPK.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) M Sahir, Kamis (13/6) di Batam.

”Kebutuhan sekitar 2 ribu orang. Sebanyak 70 persen diantaranya merupakan P3K. Itu yang kita ajukan,” ungkap Sahir.

Dengan demikian, sekitar 1.400 orang yang diajukan untuk formasi P3K. Sementara sisanya, sekitar 30 persen dari kuota yang diajukan merupakan dormasi CPNS atau sekitar 600 orang. ”Itu yang diajukan dari Batam. Itu untuk semua jenis. Fungsional umum dan fungsional tertentu,” bebernya lagi.

Baca Juga :  Pengembangan Batam ke Jasa

Terkait dengan tenaga guru yang tiap penerimaan CPNS harus diakomodir, kata dia akan disesuaikan dengan kebutuhan. Disisi lain, tidak sedikit tenaga pengajar yang kini pindah ke bidang lain. Kondisinya, tenaga pengajar yang pindah kerja di bidang lain, sudah banyak mengikuti pelatihan di bidang baru.

”Sudah di jabatan struktural dan mendapat berbagai pelatihan. Sayang kalau disuruh mengajar lagi. Sudah dapat banyak pelatihan, jadi sudah mapan di posisi sekarang,” tegasnya.

Sementara Wali Kota Batam, HM Rudi mengatakan, kebutuhan lebih banyak diakui untuk tenaga guru SD dan SMP. Selain itu untuk kesehatan dan tenaga arsitek sekitar 60 orang.

”P3K sejauh ini masih jalan. Kemarin tahap pertama sekarang tahap kedua bagian umum,” kata Rudi.

Menurut Rudi, kebutuhan arsitek di Batam penting, karena dibutuhkan regenerasi. Kondisi saat ini, diakui ketersediaan pegawai di bidang arsitek Batam sangat minim. ”Regenerasi hampir putus. Lima belas tahun ke depan habis. Kalau bisa setiap tahun penerimaan,” harap Rudi.

Baca Juga :  Kepri Jadi Objek Penelitian Kemenhan RI

Sedangkan Pemprov Kepri saat ini sedang melakukan ferivikasi administrasi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dinas Pendidikan dan Kesehatan terkait permintaan MenpanRB tentang dibukanya kembali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat ini.

Kepada wartawan Tanjungpinang Pos, Kepala Badan Pekegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Pemprov Kepri Firdaus menjelaskan kuota yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), 30 persen CPNS dan 70 persen PPPK.

”Saat ini masih proses pemberkasan, hanya saja di penghitungan kebutuhan CPNS ini mempertimbangkan zero growth, artinya penambahan formasi dihitung berdasarkan berapa PNS yang pensiun sehingga jumlah pegawai tetap dan tidak bertambah,” terangnya.

Jadi menurutnya, saat masih dalam tahapan usulan, hanya saja memang dari MenpanRB meminta kepada pemerintah daerah seluruh provinsi menghitung ulang berapa kuota real yang dibutuhkan untuk disampaikan nantinya.

”Intinya tidak bisa melebihi berapa jumlah yang pensiun, intinya kita prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan,” sebutnya.

Baca Juga :  Lagi, Tanjungpinang Pos Terima Penghargaan

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Pemprov Kepri H TS Arif Fadillah menyampaikan Pemprov Kepri terus mendorong PPPK untuk mengikuti tes CPNS khususnya di tingkat Pendidikan dan Kesehatan.

”Kita minta mereka ikut dan siapkan berkas yang dibutuhkan, saat ini kita sudah melakukan pendataan terhadap PTT,” katanya.

Untuk CPNS Tingkat provinsi pihaknya belum menerima adanya rencana tersebut dan untuk penerimaan CPNS bukan hanya dari honorer, melainkan untuk umum dengan sistem zero growth jumlah 70 persen dari PPPK dan 30 persen umum.

”Untuk honorer dengan bertugas selama 5 tahun sudah dikatakan layak untuk CPNS yang diprioritaskan,” jelas Arif.

Meskipun belum tahu persis jadwal pasti kapan dilakukan seleksi secara resmi, namun Pemprov Kepri saat ini pihaknya tengah menggesa proses pemberkasan dari data pensiun yang akan berakhir pada 2019 hingga 2020 mendatang.(MARTUA-DESI-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here