Pemko-BP Batam Memanas

0
161

Surat Gubernur ke Presiden Jadi Pemicu

Polemik antara Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, memanas. Sejak kemarin, beredar tagar #SaveFTZ, #SaveBatam, Selamatkan Batam.

BATAM – TANDA pagar itu viral di media sosial setelah di kalangan pengusaha beredar surat Gubernur Kepri H Nurdin Basirun kepada Presiden RI Joko Widodo yang ditenggarai bukan murni ide sang Gubernur. Dalam surat itu, salah satunya meminta Wali Kota Batam Rudi dijadikan ex-officio Kepala BP Batam.

Setelah surat itu beredar, pengusaha di Batam beramai-ramai menyurati Presiden menolak permintaan tersebut. Termasuk menolak transformasi FTZ ke KEK. Sebagaimana surat Gubernur Kepri menyebutkan, sebagai upaya percepatan transformasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) menjadi KEK. ”Akan lebih mudah dilakukan melalui penunjukan Wali Kota Batam menjadi ex-officio Kepala BP,” demikian bunyi surat itu.

Latar belakang sebagai dasar pertimbangannya disebut, koordinasi dan komunikasi yang selama ini menjadi salah satu faktor menentukan pelaksanaan percepatan transformasi KPBPB menjadi KEK dapat teratasi. Permasalahan dualisme kewenangan pada masa transisi menuju KEK dapat diselesaikan. Surat nomor 120/0586/SET, tertanggal 20 April 2018, perihal transformasi KPBPB menjadi KEK Batam itu ditembuskan ke Menko Perekonomian, Mensesneg, Mendagri, MenkumHAM, Menkeu, Mendag, Menteri ATR, Ketua DPRD Kepri dan Wako Batam.

Dalam surat itu juga disinggung, hasil rapat terbatas antara Menko Perekonomian, Gubernur, Wako dan Kepala BP, 5 April 2018 yang memberikan arahan kepada Pemko dan BP segera merumuskan agenda pelaksanaan transformasi KPBPB menjadi KEK dalam 2 tahun ke depan.

Namun dalam hal ini, Gubernur menilai pelaksanaan transformasi menjadi KEK perlu dipercepat. Seperti pembahasan penentuan rencana zona KEK, kebijakan pertanahan pada kawasan pemukiman yang berada di luar KEK dan pemberian insentif pada kawasan industri di luar zona KEK, termasuk penyerahan aset fasilitas umum/sosial dari BP ke Pemko Batam.

Selain itu dalam surat itu disebutkan, berbagai agenda yang telah disusun dalam rangka penyelesaian tahapan transformasi KPBPB menjadi KEK, akan lebih mudah dilakukan karena BP Batam maupun Pemko berada di bawah satu kendali kepemimpinan, dalam bidang pelaksanaan pemerintah, koordinasi pembangunan dan pembinaan masyarakat.

”Memudahkan kelancaran pelaksanaan serah terima aset dari BP ke Pemko sebagaimana diagendakan. Memudahkan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi SDM BP Batam ke depan,” sambungnya.

Setelah surat itu beredar di kalangan pengusaha Kadin Provinsi Kepri kemudian mengeluarkan surat nomor 39/KU/KADIN KEPRI/IV/2018, tertanggal 27 April 2017. Surat perihal usulan dan tanggapan KEK itu ditujukan ke Presiden RI Joko Widodo dengan tembusan para Menteri, Panglima TNI, Kapolri termaksud Gubernur Kepri, Wali Kota Batam yang menjadi Dewan Kawasan (DK) FTZ Batam.

Ditembuskan juga ke Wapres Jusuf Kalla, Komisi II DPR RI, Kepala BP Batam dan Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN). Surat yang ditandatangani Ketua Kadin Kepri, Maaruf Maulana itu menyebutkan, jika surat mereka meneruskan usulan serta aspirasi segenap pengusaha yang bergabung dalam asosiasi maupun himpunan pengusaha dalam wadah Kadin Kepri. Surat itu berkaitan tata kelola kawasan akan dilakukan perubahan dari status FTZ 70 Tahun menjadi KEK.

”Dengan segala pertimbangan dan pengalaman yang ada, menyampaikan keberatan/penolakan untuk Batam diubah menjadi KEK/enclave. Harapan untuk tetap sebagai FTZ sampai batas waktu yang telah diberikan negara,” tegasnya.

Dalam lampiran surat itu, disampaikan pernyataan assosiasi pengusaha di bawah Kadin Kepri. Diantaranya, Apindo Kepri, REI Khusus Batam, Forppi, Asprindo Kepri, Depopinda Batam, Gapeksindo, Akklindo Kepri, Organda Batam, BSOA, INSA Batam, PHRI Batam, ASITA Kepri, HIPPI, Aexipindo,

Para asosiasi pengusaha yang menandatangani pernyataan itu menyatakan, keberatan dan menolak perubahan Batam menjadi KEK. Batam dari awal pembangunan yang didasarkan atas Kepres 41 tahun 73, dikatakan ditetapkan sebagai daerah industri dengan sistem pemerintahan terpusat.

Tata kelola pemerintahan dan perekonomian dapat dikategorikan sebagai fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis untuk kepentingan nasional. Maka kepemimpinannya langsung dibawah kendali Presiden dengan mengangkat Ketua Otorita sebagai pelaksana Presiden Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, walaupun belum tegas di aturan oleh UUD 1945.

Bahwa, sebelum Batam ditetapkan sebagai daerah otonom, apa yang telah dilakukan selama itu, Batam telah diperlakukan dan diberikan insentif perekonomiannya secara defakto adalah Free Trade Zone, walaupun de jure-nya sebagai bonded ware house yang pemerintahannya bersifat tertentu diperkuat berdasarkan atas Amandemen UUD 1945 pasal 18 A, B pada tahun 1999.

Secara yuridis Batam sebagai daerah PBPB merupakan organ dari pemerintah pusat di daerah dengan penegasan seluruh aset BP Kawasan Batam merupakan aset negara yang tidak dipisahkan.

Setelah perjalanan yang panjang akhirnya di tahun 2007 tata kelola insentif Batam diperkuat secara yuridis berdasarkan atas PP 46 tahun 2007 yang diperkuat dengan UU 44 tahun 2007 Batam ditetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas yang diberikan kekhususan berlaku selama 70 Tahun.

Ditegaskannya, rencana mengubah Batam dari FTZ yang belum separuh jalan, akan diubah jadi KEK, sebagai kemunduran. Karena itu, pelaku usaha yang bernaung di bawah Kadin Provinsi Kepri bersama assosiasi dan himpunan menyampaikan harapannya.

Meminta agar BP Batam dikembalikan, langsung di bawah Presiden, seperti awal dibangun dalam bentuk Otorita dengan fasilitas KEK maritim menyeluruh atau minimal tetap dalam FTZ menyeluruh dengan penambahan insentif tertentu sesuai kebutuhan.

Diminta agar pemerintah pusat tidak tergesa-gesa untuk menetapkan Batam menjadi KEK. Alasannya, KEK sangat merugikan masyarakat dan pengusaha yang diluar KEK Enclave walau polanya insentif-nya disamakan seperti FTZ.

”Berdasarkan pengalaman sangat rumit dalam tata kelola kepabeanannya. Mohon jangan sampai daerah seperti Batam sejak awal dibangun bagian dari pemerintah bersifat tertentu jadi daerah bersifat umum seperti daerah lain di Indonesia yang baru diberikan fasilitas KEK,” tegas mereka.(Martua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here