Pemko dan BP Sering Bikin Gaduh

0
811
Nuryanto

DPRD Batam Melapor ke Presiden

Batam – Polemik antara Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam diminta diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

DPRD Kota Batam meminta agar Pemko Batam melakukan uji materil terhadap dua undang-undang yang mengatur keberadaan Pemko dan BP Batam. Selain itu, DPRD Batam akan melaporkan kondisi BP-Pemko ke Presiden saat kunjungannya nanti di Batam.

Poin usulan itu menjadi bagian rekomendasi DPRD Batam, yang akan disampaikan ke Pemko, sesuai hasil rapim, Rabu (22/3) di Batam.

”Kita akan rekomendasikan uji material. Kita mendorong uji material, biar jelas karena memang ini juga salah pemerintah pusat. Dari dulu tidak ada dikeluarkan PP-nya,” cetus Nuryanto.

Baca Juga :  Kementerian ATR Respon Positif Paparan RDTR Batam

Terkait pasal yang diuji dalam UU FTZ nomor 44 tahun 2007 dan UU pembentukan pemerintah Kota Batam, Nuryanto menyerahkan ke Pemko. Namun diingatkan, pihaknya hanya ingin agar kesan dualisme kewenangan di Batam tidak muncul lagi.

”Apanya yang diuji, biar pemerintah yang menyiapkan, yang diuji dalam UU itu,” kata Nuryanto.

Diingatkan, akibat polemik antara BP-Pemko, muncul keresahan masyarakat terkait kebijakan BP Batam. Termaksud dampak pada pelayanan yang stagnan di BP Batam.

Kewenangan BP yang bisa mencabut dan mengubah PL termaksud peruntukan, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Pemko Bangun Drainase 1,4 KM

”Itu tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Setop statemen yang bisa membuat gaduh,” tegasnya.

Diingatkan, BP dan Pemko sama-sama ada berdasarkan aturan. Ada UU yang membawahinya. Seharusnya, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah (PP), untuk mengatur hubungan kedua lembaga ini.

”Kalau tidak segera dikeluarkan, akan menjadi beririsan kewenangan dan kepentingan. Sehingga setiap lembaga muncul ego dan menimbulkan masalah,” sambungnya.

DPRD Batam sendiri mengaku sudah melakukan upaya, mendorong pusat mengeluarkan PP. Terakhir kita akan rekomendasikan, karena ke sejumlah kementerian. Termaksud ke Menko Perekonomian, Menteri PAN dan RB.

Baca Juga :  Polda Hadirkan Pojok Baca di Samsat

”Tapi PP tidak kunjung ada, makanya kita dorong uji material aja,” beber Nuryanto.

Saat kunjungan Presiden Joko Widodo yang direncanakan, DPRD akan melaporkan dualisme BP-Pemko saat dialog Kamis (23/3). Dewan akan meminta presiden untuk mengambil sikap yang tegas atas dualisme Pemko dan BP di Batam.

”Meminta presiden mengambil sikap atas agar tidak muncul ego sektoral. Kalau mau masuk Dewan Kawasan (DK), kami sudah tidak tertarik lagi untuk masuk DK,” imbuh Nuryanto.(Martua)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here