Pemko Hanya Jaga Aset Bintan

0
751
Riono MSi

Hubungan Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan kembali memanas terkait batas wilayah dan aset Bintan belum diserahkan ke Pemko
Tanjungpinang .

Tanjungpinang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang masih berbaik hati dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Pasalnya, hampir sebagian besar aset Pemkab Bintan masih mengambil untung di wilayah Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang tanpa satu rupiah pun keuntungan dibagikan ke Pemko Tanjungpinang.

”Masih banyak aset mereka (Bintan) di Tanjungpinang, termasuk pasar-pasar mereka kelola. Pasar kita dikelola BUMD saat ini. Saya minta mereka arif saja, tidak perlu emosional,” tegas Riono usai menggelar rapat bersama membahas batas wilayah di ruang rapat kantor Gubernur Kepri Pulau Dompak belum lama ini.

Berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, Bab V tentang Ketentuan Peralihan Pasal 14, jelas menyebutkan, barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Riau
dan Kabupaten Kepulauan Riau yang berada di Kota Tanjungpinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Tanjungpinang.

Utang piutang Kabupaten Kepulauan Riau yang kegunaannya untuk Kota Tanjungpinang dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Tanjungpinang.

”Menurut amanat UU semua aset itu harusnya diserahkan ke Pemko Tanjungpinang,” kata Riono.

”Sementara ini, aset mereka banyak sekali. Kita selalu minta juga kapan diserahkan. Zaman pimpinan sebelumnya kesekatannya adalah pinjam pakai,” terang Riono

Riono tidak menapik bahwa selama ini Pemkab Bintan tidak arif dalam masalah asetnya dengan Pemko Tanjungpinang.

Riono menceritakan, sejauh ini solusinya pinjam pakai, misalnya Pemko butuh gedung ini, izin ke Pemkab Bintan, jika Bintan menyetujui baru boleh dipakai. Sementara letak aset tersebut di wilayah Kota Tanjungpinang.

”Sekarang misalnya pemerintah Bintan, dia tinggalkan kantor tidak di pakai, tidak dirawat, nah akhirnya daripada rusak, biar kami pakai, dengan kami pakai gedung itu terawat. Motivasinya hanya menjaga aset pemerintah saja,” beber Riono

”Beberapa aset Bintan yan kita pinjam, seperti gedung BP2T, depan Polres, sudah ada belasanlah yang diserahin,” tutup Riono

Pegawai BUMD Tanjungpinang, Zohran belum lama ini menceritakan beberapa aset di Pasar KUD dan lorong Gambir di Tanjungpinang hampir sebagian besar aset milik Bintan. Aset tersebut berupa kios, gedung yang sudah belasan tahun milik Bintan.

Aset ini belum diserahkan ke Pemko. Begitupun, soal pungututan terhadap sewa masih diambil Badan Usaha milik Pemkab Bintan baik setiap bulan maupun setiap tahunnya.

”Banyaklah, kamipun belum bisa berbuat apa-apa,” tukasnya singkat.

Menanggapi terkait polemik masalah tapal batas dan aset, di beberapa titik antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang sering beredar di media massa , Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos enggan angkat bicara.

Menurutnya hal tersebut lebih dikarenakan penentuan tapal batas antara pemerintah kabupaten/kota sepenuhnya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk aset.

Hal tersebut dikatakannya pada saat pertemuan silaturahmi Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM yang juga dihadiri Ketua PKK Kabupaten Bintan Hj Deby Apri Sujadi, A.Md bersama masyarakat Desa Tuapaya di Rumah Dinas Camat Tuapaya , Jumat malam ( 24/2 ).

”Bahwa pada prinsipnya masyarakat Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang selalu hidup berdampingan, untuk itulah untuk kepentingan masyarakat selayaknya harus lebih dikedepankan , biarkan masyarakat yang mengakui keberadaannya.

Kata Apri, ada 3 hal terpenting yang harus hormati bersama terkait tapal batas yang pertama, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan tidak ada bedanya serta masih satu daratan jangan sampai hal ini menimbulkan perpecahan/konflik. Kedua kedua tapal batas Kabupaten/Kota merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, apapun keputusannya kita serahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dan yang ketiga hak-hak masyarakat yang ingin merasakan program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan tetap kita berikan dan selayaknya harus dipertahankan.

”Ketiga hal tersebut telah berulangkali disampaikannya kepada beberapa masyarakat yang menjumpai dirinya dan ia sudah beberapa kali juga menegaskan bahwa pada prinsipnya hal ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat , karena masyarakat lah yang merasakan,” tegasnya .

”Prinsipnya kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat,” tegasnya.

”Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.(SUHARDI – YENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here