Pemko Ingin Kelola Pelabuhan Moco

0
86
Kapal kargo dari Jakarta saat berlabuh di Pelabuhan Tanjungmoco Dompak Tanjungpinang belum lama ini. f-istimewa
Pelabuhan bongkar muat Tanjungmoco Dompak bakal dikelola oleh Pemko Tanjungpinang. Pemko sedang mempersiapkan berkas-berkas untuk membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

TANJUNGPINANG – Pemko juga sudah melayangkan surat resmi ke Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang. KSOP saat ini yang mengoperasi dan bertanggungjawab terhadap pelabuhan itu.

Izin beroperasi pelabuhan tersebut sudah keluar dari Kementerian Perhubungan. Aktivitas di pelabuhan yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) mulai ramai. Sudah beberapa kapal kargo melakukanbongkar muat. Kapal penumpang Sabuk Nusantara 83 sudah pernah berlabuh.

Pelabuhan Moco memiliki panjang sekitar 70 meter dan bisa disandari kapal kargo maksimum 1000 Dead Weight Tonnage (DWT). Bila aktivitas semakin padat KSOP akan menambah panjang pelabuhan menjadi 170 meter sehingga bisa disandari kapal 3000 DWT.

Pelabuhan ini kategori pelabuhan pengumpul yang melayani domestik dan internasional. Diibangun menggunakan dana APBN tahun 2010 hingga 2018. Dana yang sudah digunakan Rp117 miliar lebih dengan lima tahapan pembangunan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Bambang menuturkan, Pemko Tanjungpinang siap mengelola pelabuhan bongkar muat barang Tanjung Moco.

Pihak pemerintah melalui surat Walikota Tanjungpinang H Syahrul sudah mengirimkan surat ke KSOP Tanjungpinang terkait kesiapan mereka mengelola pelabuhan tersebut.

”Kami melalui Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sudah mengrimkan surat, menyatakan kesiapan mengelola pelabuhan yang dibangun 2010 lalu. Terkait hal ini disambut baik namun perlu menyiapkan berbagai pendukung lainnya,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (26/2).

Diantaranya, perlu membentuk BUP (Badan Usaha Pelabuhan). Bambang menilai, proses ini membutuhkan waktu. Minimal satu tahun namun prosesnya sudah mulai dilaksanakan.

Selain itu, pihak Pemko Tanjungpinang juga dinilai perlu membangun sarana pendukung lain guna mengefektifkan pelabuhan tersebut.

Diantaranya membangun gudang penyimpanan barang-barang bongkar muat, air, listrik, lahan parkir dan berbagai lainnya.

Terkait hal ini, menurutnya perlu dimatangkan bersama OPD teknis lainnya. Mulai dari menghitung kebutuhan biaya dan sebagainya.

Menurutnya, terkait pembangunan sarana pendukung ini tidak masalah. Apalagi, Pemko Tanjungpinang memiliki lahan di kawasan itu sekitar 10 hektare. Lahan itu ada yang diganti rugi pemerintah maupun hibah.

”Lahan sudah ada. Di kawasan itu lahannya ada yang milik Pemko dan juga KSOP Tanjungpinang. Teknis ini nantinya tinggal dikomunikasikan. Sejauh ini, pihak KSOP pun bersedia jika pelabuhan ini dikelola Pemko asalkan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” tuturnya.

Untuk diketahui, dermaga tersebut mampu menerima kapal barang dengan panjang 70 meter sesuai dengan panjang dermaga. Serta kedalaman laut sekitar enam meter.

Menurutnya, dengan fasilitas pelabuhan seperti ini sudah mampu dilalui berbagai jenis kapal serta tidak ada kendala terkait waktu pasang surut untuk bongkar muat barang.

”Ke dalaman alur segini tidak ada kendala bongkar muat barang. Berbeda dengan Pelabuhan Sri Payung Batu 6. Kapal terkadang sulit keluar dan masuk ke dermaga jika waktu surut karena kandas,” tuturnya.

Bila bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Moco menurutnya persoalan seperti di Sri Payung tidak akan dialami kapal-kapal. Apalagi kondisi sekarang, ia menilai beberapa kapal terpaksa mangantre lama untuk bongkar muat di beberapa dermaga.

Hal ini dikarenakan lebih banyak kapal yang mengantre daripada kemampuan bongkar muatnya.

Menurutnya, dergama tersebut sudah bisa lakukan bongkar muat kapal, tinggal menambah sarana pendukung.

Terkait besaran anggaran penyelesaikan kebutuhan menurutnya cukup besar.

Meski demikian, bila difokuskan bisa selesai dilaksanakan secara bertahap.

Sementara itu, Kepala KSOP Tanjungpinang Mappeati menyambut baik, niat Pemko Tanjungpinang untuk mengelola pelabuhan itu.

”Syarat utama harus ada BUP. Kalau ada BUP ya saya rasa layak tak ada masalah,” katanya.

Ia juga sarankan, agar pemerintah daerah, baik Pemko maupun Pemprov Kepri untuk bangun sarana dan prasana di dalam pelabuhan itu.

”Disana belum ada pergudangan, belum ada jaringan listrik dan air bersih,” ujarnya.

Ia juga beberkan beberapa kapak kargo sudah melakukan bongkar muat disana. KSOP juga sudah memasang rampu-rampu navigasi.

”Sudah kita pasang rambu-rambu seperti navigasi. Kita juga sudah mengajak operator pelayaran untuk melakukan bongkar muat di sana,” ujarnya.

Kata dia, akses jalan menuju pelabuhan itu sudah mulus. Pemprov Kepri sudah mengaspal jalan itu tahun lalu.

”Di dalam pelabuhan kita mengukan listrik tenaga surya. Malam hari terang,” bebernya. (DESI-ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here