Pemko Minta Bantuan Satker Operasionalkan SWRO

0
262
Bangunan operasional SWRO di Batu Hitam.

TANJUNGPINANG – Proyek penyulingan air laut menjadi air minum atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Batu Hitam sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat.

Proyek yang dikerjakan mulai 2011 lalu menggunakan APBN dan dibantu APBD Pemprov dan Tanjungpinang, menelan anggaran yang tak sedikit, mencapai Rp 97 miliar.

Pemerintah Kota Tanjungpinang di APBD 2018 ini mengaku tak mengalokasikan anggaran untuk mengoperasionalkan. Meski demikian, mencari cara agar tahun ini, air tersebut bisa dinikmati masyarakat.

Salah satu caranya, yaitu meminta bantuan ke Satuan Kerja (Satker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kepri.

Sekda Tanjungpinang, Riono menuturkan, masih akan duduk bersama Kepala Satker SPAM dan Direktur SPAM mencari solusi terkait hal ini.

“Bukan minta tolong, tapi duduk bersama Satker SPAM terkait persoalan ini. Misalnya Satker bantu biaya obat dan listrik sampai dengan pembahasan APBD Perubahan mendatang,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos.

Sedangkan terkait hal lainnya, seperti operator lapangan bisa melalui anggaran yang tersedia di UPTD Pemko Tanjungpinang.

Riono menuturkan, tahun ini, alokasi anggaran untuk operasional UPTD sudah disediakan sekitar Rp 400 juta.

Anggaran ini dipergunakan untuk menggerakkan berberapa SPAM yang ada. Seperti Kampung Bugis, Senggarang, Pulau Penyengat dan juga Batu Hitam nantinya.

“Ini masih akan duduk bersama membahas, kalau Satker ada dananya bisa membantu,” tuturnya.

Kepala Satker SPAM Kepri, Farid menuturkan, rencananya menjadwalkan pertemuan dengan Sekda Tanjungpinang, Riono bersama Direktut SPAM, Selasa (13/2).

Hanya saja, karena Riono masih ada kegiatan di Jakarta dan direktur belum memiliki waktu, maka pertemuan di tunda.

“Secara garis besar sudah tahu persoalan yang akan dibahas. Intinya, mencari solusi agar mengoperasionalkan SWRO di Batu Hitam,” paparnya.

Dijelaskannya, tahun ini, anggaran di Satker SPAM Kepri terkait itu tidak ada. Untuk itu, berupaya meminta bantuan ke pusat melalui Direktur SPAM.

“Saya juga tidak bisa bilang tidak bisa jalan, mana tahu pusat bisa membantu. Kita ini kan seperti anak yang kini meminta bantuan ke bapaknya di pusat,” tuturnya.

Menurutnya, jika tidak bisa dibantu sekarang, maka mungkin dapat dibantu di APBN Perubahan mendatang.

“Saya tidak bisa putuskan, sebab masih perlu dibahas duduk bersama direktur,” ungkapnya.

Dituturkannya, rincian biaya diperlukan untuk operasional lebih dari seratus juta. Diantaranya, sekitar Rp 50 juta untuk obat penyulingan air per bulan. Ditambah biaya listrik sekitar Rp 100 juta per bulan. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here