Pemko Ngotot Kelola SWRO

0
890
Riono

TANJUNGPINANG – Meski proyek SWRO Batu Hitam yang menghabiskan anggaran Rp100 miliar itu sedang dibidik jaksa, namun Pemko Tanjungpinang ngotot untuk mengoperasikan proyek desalinasi air bersih itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Riono, menjelaskan, tidak ada urusan Pemko dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, terkait ada dugaan tindak pidana korupsi pembangunan SWRO Batu Hitam saat ini.

Menurut Riono, pihaknya saat ini justru konsentrasi menyiapkan rancangan peraturan Walikota (Perwako) tentang pengoperasian SWRO tersebut. Tujuannya agar SWRO itu cepat produksi dan airnya bsia dinikmati masyarakat. terlebih lagi, bangunan itu sudah terlalu lama mangkrak dan pemprov kepri juag menolak untuk mengoperasikan mesin SWRO itu dengan alasan, biayanya kemahalan.

Baca Juga :  Nazal: Kita Dirampok Wasit

”Yang jadi konsentrasi kami ialah, saat ini kami pelan-pelan menyusun rancangan Perwakonya, untuk secepatnya SWRO itu bisa dikelola,” tegas Riono kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (29/5)

Lebih lanjut Riono menceritakan, justru pihak Pemko saat ini sebagai pihak yang sebenarnya ingin membantu Satker Air, supaya SWRO itu tidak dimanfaatkan dalam artian terbengkalai.

”Kami bahkan sudah beberapa kali melakukan pertemuan terkait dengan teknis pengelolaannya,” ucap Riono.

Bahkan, tidak hanya menyiapkan Perwako, saat ini Pemko sedang menyusun dan memilah pejabat-pejabat untuk menduduki struktur pengurusan SWRO ini, rencana akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Baca Juga :  Perahu Naga Berpacu di Pelantar III

”Yang jelas kami sangat menerima apa yang ada di dalam itu,” tambahnya. Dalam pembicaraan terbatas antara Pemko dan pihak satker Air belum lama ini, selain aset SWRO sudah ditunjuk diperuntukkan ke Pemko, maka saat ini lebih di fokus siapa yang akan duduk di UPTD tersebut. “Nanti dari satker akan melakukan pendampingan selama enam bulan,” timpalnya

Bahkan, sudah sampai tahap pembahasan, wacana pemasangan tarif pelanggan baru. Sesungguhnya, jika aset ini diserahkan ke Pemko sejak dulu, maka akan bukan tidak mungkin pengelolaannya sudah berjalan. Sehingga tidak timbul persepsi buruk ditengah masyarakat.

Baca Juga :  Dua Tewas Terseret Banjir

Sementara ini, Satker Airnya bingung, setelah pengeloaan SWRO tersebut secara spontan di tolak Gubernur Kepri Nurdin Basirun lantaran masalah tarif yang tinggi.

”Kita berharap SWRO ini segera di kelola, kenapa diputuskan Perwako, karena supaya cepat dikelola kalau Perda harus pembahasan berbulan-bulan dengan DPRD,” terangnya demikian. (ais) 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here