Pemko Soroti Biro Pariwisata BP Batam

0
353
Agenda pariwisata yang digelar Biro Pariwisata BP Batam di Tanjungriau beberapa waktu lalu. f-istimewa

BATAM – Tumpang tindih wewenang mulai terjadi lagi antara Pemko Batam dan BP Batam. Meski di Pemko sudah ada Dinas Pariwisata, belakangan BP Batam juga menggarap sektor wisata. Hanay saja, pihak BP batam bersikukuh kalau biro pariwisata yang mereka bentuk untuk mendorong percepatans ektor pariwisata. DI lain pihak, Pemko batam melihat ini sebagai tumpang tindih wewenang.

Pihak Pemerintah Kota (Pemko) Batam, mengakui pentingnya Badan Pengusahaan (BP) Batam terlibat dan membantu di dunia pariwisata. Namun, menurut versi pihak pemko Batam, mestinya keberadaan BP Batam bisa membantu dalam pembangunan destinasi parawisata dan bukan pada pengelolaan pariwisata. Melalui perwakilannya di Dewan Kawasan, dalam hal ini Wali Kota, saat terakhir wakil Wali Wali Kota, Amsakar Achmad, meminta Badan Pengusahaan (BP) tidak membentuk Biro Parawisata.

Menurut Amsakar Achmad, untuk reorganisasi di BP Batam, beberapa waktu lalus duah diminta untuk tidak membentuk biro pariwisata. ”Saya sampaikan, ini kalau tidak dicermati dengan baik, berpotensi menimbulkan kericuhan baru lagi. Jadi kami minta agar BP Batam tidak membentuk Biro Pariwisata,” jelasnya.

Amsakar mengakui, saat rapat, presiden sudah menyampaikan agar BP fokus pada transformasi. Selain itu, BP Batam diminta menyelesaikan program yang tertunda dan penyelesaian aset, perizinan hingga investasi.

”Kalau reorganisasi menyebabkan lebih besar, menjadi tidak fokus. Makanya saya sampaikan, kalau Batam ditetapkan jadi KEK, nanti kita lihat, KEK pariwisata atau industri,” beber Amsakar.

Saat rapat itu juga diakui Amsakar, Kepala BP Batam, Lukita menyampaikan jika pembentukan Biro Pariwisata itu, akan fokus pada destinasi pariwisata. ”Makanya kalau fokus ke pengembangan, lebih tepat tidak Biro Pariwisata (Eselon II). Lebih tepat di bawah Deputi Perencanaan pengembangan wilayah dan destinasi Pariwisata BP,” sarannya.

Diingatkan Amsakar, mereka penting mengingatkan soal pembentukan Biro Pariwisata, agar tidak tumpang tindih dengan Pemko. ”Jangan sampai over lapping atau menimbulkan irisan baru yang menjadi kita konflik. Pak Syamsul Bahrum (tim teknis dari Pemprov) dan Taba Iskandar (tim teknis dari DPRD Kepri), memahami jalan pikiran,” ujar Amsakar.

Amsakar mengakui, jika BP Batam membentuk unit mengurus destinasi pariwisata, pihaknya dangat mendukung. Alasannya, desitasi butuh anggaran yang tidak kecil. ”Kita dari Pemko destinasi terbatas di anggaran. Tapi kalau event, ada buat duta wisata dan car free day, jadinya seperti overlaping. Jadi pak Lukita sepakat mengevaluasi,” jelas dia.

Menurut Amsakar, jika di bawah Deputi perencanaan pengembangan dan promosi, maka akan lebih fokus pada pembangunan destinasi. Jika menjadi biro, akan banyak untuk melakukan kegiatan pariwisata sehingga berfotensi terjadi benturan dengan Pemko Batam.

”Tapi, pembahasan belum final. Karena BP harus komunikasi dengan Menpan dan Gubernur. Hasilnya itu nanti yang akan dibawa ke DK. Tapi, yang kami sampaikan, sejalan dengan tim teknis,” bebernya.

Selain membahas Biro Pariwisata, DK juga membahas sejumlah agenda yang diharapkan BP Batam dapat dishare dengan tim tekis. Ada delapan agenda yang dibahas. Diantaranya, persoalan organisasi BP, tata ruang, masterplan pelabuhan bebas, perubahan peraturan Kepala BP diharap berpihak pada dunia usaha, penyelesaian ijin sei gong, larangan dan pembatasan bahan baku industri, pengembangan Tanjugpinggir.

”Untuk tata ruang dan masterplan, itu dibahas tersendiri, karena dirjen tata ruang kementerian pupr tidak bisa hadir. Sementara untuk Peraturan Kepala didalami BP saja. Kita memberikan dukungan, karena untuk dunia usaha,” ujarnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here