Pemko Tak Bisa Anggarkan Dana Terobosan Sekolah

0
609
Sambutan walikota: Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah saat menyampaikan sambutan di depan para orang tua siswa di salah satu sekolah beberapa waktu lalu. f-dokumen/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Penyelenggaraan program tambahan belajar berupa bimbingan belajar atau les di sekolah berdampak besarnya biaya yang mestri ditanggung wali murid. Anggaran biaya les dan bimbingan belajar itu tidak ada di arur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Hal itu ditegaskan Kabid Pengelolaan Informasi Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto kepada Tanjungpinang Pos, Senin (30/10). Menurut Teguh, tambahan belajar atau les di sekolah, sifatnya hanya sementara. Ini merupakan inisiatif sekolah karena hasil evaluasi guru atau pihak sekolah atas perkembangan nilai akademis anak didiknya.

Baca Juga :  Jalan Nasional Langganan Banjir

”Biasanya tambahan belajar atau les tersebut dilaksanakan menjelang ujian nasional. Tujuannya untuk mempersiapkan anak didik dengan materi-materi tambahan,” sebut Teguh.

Menurutnya, Pemko Tanjungpinang tidak bisa menganggarkan biaya pelaksanaan tambahan belajar atau les di sekolah-sekolah tersebut karena tak ingin melanggar peraturan dan ketentuan yang mengatur penggunaan anggaran untuk pendidikan.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu dan Simon Awantoko minta Pemko Tanjungpinang menganggarkan biaya pelaksanaan tambahan belajar atau les di APBD Kota Tanjungpinang. Les atau tambahan belajar di sekolah yang lazim disebut dengan terobosan itu merupakan kebijaan sekolah setelah ada pertemuan dengan komite sekolah.

Baca Juga :  Kepala Dinas Operasi Lanud Raja Haji Fisabilillah Berganti

”Biaya yang dikenakan itu untuk honor guru yang memberikan materi terobosan di luar jam sekolah. Dan hal itu sama sekali tidak mengikat, atau peserta didik sendiri tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Jika tidak sanggup, peserta didik dapat menolak dan memilih cara tersendiri untuk meningkatkan kemampuan akademiknya,” sebutnya.

Masih menurut Teguh, biaya sebagai honorarium guru yang mengajar, sepenuhnya disepakati oleh orang tua atau wali murid melalui komite sekolah. Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Simon Awantoko juga menyebutkan, Pemko Tanjungpinang mesti menganggarkan biaya pelaksanaan terobosan dalam APBD. Pernyataan tersebut dinilai beberapa pihak dapat menimbulkan opini yang salah tentang pelaksanaan kegiatan terobosan, atau les tambahan di sekolah.

Baca Juga :  DPRD Minta Pemko Bangun Mall Pelayanan Publik

”Pemerintah Kota Tanjungpinang dikesankan kurang peduli terhadap dunia pendidikan. Padahal, alokasi untuk pendidikan saat ini 22,69 persen dari total APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2017. Ini sudah lebih besar dari kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan alokasi anggaran yakni 20 persen dari total APBD,” sebutnya. (dri/jek)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here