Pemko Tak Setuju Provsus Barelang

0
751
Nazief Soesila Dharma

BATAM – Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang, menyebutkan bahwa Wali Kota Batam, HM Rudi, tidak setuju dengan rencana pembentukan Provinsi Khusus Barelang. Pemko Batam juga tidak bisa berharap banyak dari FTZ atau KEK yang sudah diberikan pemerintah pusat karena diyakini, pemerintah pusat tidak akan menyerahkan FTZ Rempang Galang ke Pemko Batam.

Hal itu disampaikan Ketua BP3PKB, yang juga Mantan Wali Kota Batam, Nazief Soesila Dharma, saat rapat Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang, Sabtu (9/9) di Sukajadi, Batam. ”Siapa yang mau mengasih wewenang FTZ Rempang Galang ke Pemko Itu akan ditangan pusat (melalui BP),” katanya.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina P3PKB Soerya Respationo, mantan Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika dan lainnya. Dengan kondisi itu, dinilai hal yang paling mungkin dilakukan untuk mengurai permasalahan perekonomian Batam, dengan provinsi khusus (Provsus). ”Tapi agar tidak tergiring menjadi kota khusus. Kota khusus tidak menyelesaikan masalah juga,” tegasnya.

Aantara BP dan Pemko Batam, masih belum satu visi dalam membangun dan masih mengedepankan ego sektoral. Sehingga, untuk menyatukan visi pemangunan Batam, perlu kelahiran Provinsi Khusus Kepri. “Kelihatan pas rapat. BP di depan peserta saat rapat dengan Menko Maritim, Luhut Panjaitan, BP menyampaikan prestasi. Pemko bilang dengan konsepnya. Artinya ada ego sektoral dalam menyelesaikan Batam,” sebutnya.

Diingatkan, otonomi khusus bukan sesuatu yang diperbolehkan, seperti di Papua, NAD, Yogyakarta da Kabupaten Pulau Seribu. Namun keputusan akan diserahkan kepada pemerintah pusat, setelah konsep yang sedang mereka gagas sekarang, selesai. ”Apa yang diputuskan pusat, akan kita taati,” ujar Nazief.

Nazief sendiri diangkat menjadi Ketua Umum setelah Taba Iskandar mengundurkan diri. Taba mundur, karena kegiatannya yang padat, sebagai anggota DPRD Kepri dan juga tim teknis Dewan Kawasan Batam. ”Jangan berfikir saya mau jadi ketua umum, karena mau Gubernur. Tak payahlah. Sudah cukup saya melayani di pemerintah,” cetusnya.

Sementara mantan Wakil Wali Kota Batam yang hadir saat itu, ?Ria Saptarika mengingatkan, dengan kondisi Batam saat ini, yang mereka lakukan, untuk menguatkan Pemko Batam. Demikian, Ria menyebutkan jika pemimpin Batam tidak setuju dengan pembentukan Provinsi Khusus Batam.

”Saya pernah tanya dengan salah seorang pemimpin di Batam, bagaimana pendapat beliau soal Provinsi Khusus Batam. Beliau tidak setuju. Tapi kalaupun itu, bukan berarti perjuangan berhenti di situ,” tegasnya.

Sementara, Soerya Respationo mengatakan, pihaknya membuka semua elemen masyarakat, yang ingin bergabung dalam badan atau tim itu. Nantinya akan bersama-sama memperjuangkan Perpu untuk Provsus Barelang. ”Perminntaan kita, Perpu. Kalau UU, prosesnya lama,” sambungnya. Ditargetkan, tahun ini sudah diajukan agar presiden mengeluarkan Perpu.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here