Pemko Tak Terapkan Upah Pungut

0
478
WAKO Batam dan Wawako Amsakar Achmad bersama sejumlah pegawai Pemko Batam saat turun ke lapangan, baru-baru ini. F-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad merespon imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika pejabat dan pegawai, tidak bisa menerima upah pungut sekaligus dapat tunjangan.

Pemko Batam diakui tidak lagi memberikan upah pungut bagi pegawai, utamanya di bidang perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Amsakar Achmad, Kamis (8/2) di Batam menanggapi imbauan KPK sebelumnya saat melakukan pertemuan dengan DPRD Batam. Disebutkannya, sebelumnya upah pungut diterima pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Batam.

”Kita sudah terapkan itu. Memang sesuai ketentuan, demikian. Siapa yang memilih tunjangan dan siapa yang memilih upah pungut, jelas. Jadi sudah lama kita terapkan, khususnya di BPRD,” ungkap Amsakar.

Baca Juga :  Pemko Gelar Car Free Night

Menurutnya, pegawai dan pejabat pegawai Pemko, khususnya yang melayani pajak (BPRD) yang mendapat upah pungut sebelumnya. Sementara yang OPD yang tidak melayani pajak, tidak dapat upah pungut. ”Jadi tidak ada lagi tunjangan selain tunjangan istri dan anak, kalau dapat upah pungut,” bebernya.

Terkait kerja sama dengan KPK disebutkan Amsakar, mereka membuka untuk semua sektor. Bahkan mereka mengaku sudah membahas bersama KPK. ”KPK masuk hanya yang strategis dan rentan. Tapi sebenarnya seluruh sektor. Direncanakan aksi, sudah dibahas bersama,” sambungnya.

Baca Juga :  Warga Demo Tolak Tarif Listrik

Pemko juga akan menerapakan sistem online mulai dari perencanaan. Soal proyek yang dipertanyakan KPK, banyak terjadi dipecah-pecah menjadi penunjukan langsung (PL), Amsakar mengingatkan OPD Pemko tidak melakukan.

”Intinya, satu unit kegiatan yang bisa disatukan, jangan dipecahkan. Kenapa dipecah dan kenapa digabung, harus jelas. Tapi kita untuk tender, dijalankan independen,” beber dia.

Sebelumnya, KPK mengingatkan agar pegawai dan pejabat Pemko Batam memilih, antara upah pungut atau tunjangan. Kepala Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, harus dipilih satu antara upah pungut atau tunjangan.

Baca Juga :  Tahun ini, BP Gelar Tujuh Kali Penggusuran

KPK juga menawarkan ke Pemko untuk memberikan pendampingan untuk beberapa sektor di Batam dalam mencegah korupsi. Bidang yang diminta didampingi diantaranya, kesehatan, pendidikan, pendapatan daerah, pekerjaan umum, Dukcapil, Pertanahan/Perkim, Pengelolaan aset daerah, Pengelolaan SDA, Perhubungan dan Pemberdayaan. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here