Pemko Tunggu Musrenbang Nasional Sebelum RTRW

0
798
Gintoyono

BATAM – Tinggal Kota Batam saja satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menyelesaikan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Perda RTRW di kabuapten dan kota di lainnay sudah selesai.

Pembahasan yang sempat dijadwalkan Maret 2017 itu tertunda dan hingga saat ini belum dilanjutkan. Namun, dijanjikan pembahasan RTRW akan segera setelah selesai Musrenbang tingkat nasional.

Sementara, Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemerintahan Kota Batam, Gintoyono Batong, mengakui Perda RTRW Kota Batam belum rampung. Menurutnya kondisi Batam saat ini tanpa RTRW. Pada hal, pembangunan harusnya mengacu pada RTRW Batam.

Baca Juga :  Tiga Hari Lagi Pajak Naik

”Kalau ada Perda RTRW, ada acuan dalam pembangunan,” kata, Senin (3/4) di Batam.

Disampaikannya, pembahasan RTRW Kota Batam segera dilakukan, mengingat pembahasan di tingkat Provinsi sudah selesai. Pemerintah Kota dan legislatif mengagendakan pembahasan ini secepatnya.

Jadwal sebelumnya akan dimulai Maret 2017, namun karena agenda Musrenbang, pembahasan jadi tertunda.

”Kita batalkan karena masih mengurusi Musrenbang. Habis Musrenbang tingkat nasional, baru kita akan akan masuk pembahasan RTRW,” harapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, Perda RTRW Batam sudah ada tahun 2008 lalu. Ranperda itu masa berlakunya hingga tahun 2028. Namun, Perda itu kini dalam proses revisi. Informasi soal revisi Perda itu yang belum diterima DPRD.

Baca Juga :  Sambungan Baru dan Naik Daya PLN Gratis

Sementara, Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang RTRW Batam 2004-2014, sudah direvisi. Ada perubahan untuk kawasan bisnis, industri dan parawisata.

”Sudah ada revisi Perda, tapi drafnya masih menunggu dari pihak Pemko Batam saja,” katanya.

Untuk Perda RTRW diakui perlu sinkronisasi yang diharapkan draf revisi segera dimasukkan. Sebelum dibahas, perlu kita pelajari.

”Nanti kita juga bisa melakukan sinkronisasi lebih cepat saat pembahasan saat materi sudah kita terima,” ujar Nuryanto.

Ditanya pembangunan yang berjalan saat ini, Nuryanto mengaku lebih mengacu pada Perpres 87 tahun 2011 tentang tata ruang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas untuk Batam, Bintan dan Karimun.

Baca Juga :  BP Gelar Wisata Kuliner

Perpres itu sendiri mengatur tentang tata ruang. Tapi itu lebih pada master plan yang tidak menyeluruh. Seharusnya, Nuryanto, jika Perda RTRW tahun ini selesai, maka pada tahun 2018. Termasuk untuk pertanian, yang ingin disiapkan di hinterland.

”Perda RTRW ini wajib, walau ada Perpres itu. Jadi kita minta Pemko segera mengajukan,” harap Nuryanto. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here