Pemprov Belum Terima Surat Pengunduran Rahma

0
506
Haryono

TANJUNGPINANG – Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Pemerintah Provinsi Kepri Haryono, mengatakan surat pengundran diri Rahma dari anggota DPRD Kota Tanjungpinang, belum ada diproses oleh Gubernur Kepri. Pasalnya, surat tersebut belum ada masuk ke Pemprov Kepri.

”Bagaimana kita mau memproses, surat tersebut belum kita terima dari Pemko Tanjungpinang,” kata Haryono, kemarin. Kata dia, karena belum diterima surat tersebut, maka hingga kemarin, Pemprov belum bisa memproses surat tersebut.

”Kami mau memproses berdasarkan data kalau tidak ada data bagaimana kita bisa memprosesnya. Kita tunggu dari Pemko,” tegasnya. Ia juga menyarankan agar mempertanyakan kepada Pemko Tanjungpinang, kenapa surat pengunduran diri Rahma belum diserahkan ke Pemprov Kepri, hingga kemarin.

”Coba tanya bagian pemerintahan Pemko Tanjungpinang, kenapa sampai saat ini belum juga menyerahkan ke Pemprov Kepri. Apa alasanya, apakah berkasnya kurang lengkap,” bebernya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tanjungpinang sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi). Sehingga surat pengunduran diri Rahma, yang keluar dari kader PDIP sudah di proses.

Baca Juga :  PKPI dan Perindo Terlambat Serahkan LPSDK

Proses ini, menurut Ketua DPC PDIP Kota Tanjungpinang, Sukandar tidak hanya di tingkat DPC PDIP Kota Tanjungpinang saja hingga ke DPP PDIP dan DPD PDIP Provinsi. Tapi, proses tersebut memakan waktu yang cukup panjang. Kata Sukandar, pertama, DPC mengirim surat rekomendasi berdasarkan pengunduran Rahma ke Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Kepri.

”Alhamdulillah, sudah kita jalani. Kalau tidak salah saya, kita (DPC, red) sudah kirim surat Ibu Rahma ke DPD di bulan Februari, lalu,” kata Ketua DPC PDIP Kota Tanjungpinang, Sukandar dijumpai Tanjungpinang Pos dikediamannya berada di Km 5 Atas Tanjungpinang, Kamis (12/4).

Setelah itu, kata Sukandar, surat tersebut di proses oleh DPD PDIP Provinsi Kepri. Kemudian, DPD PDIP Provinsi Kepri yang mengirim surat berdasarkan kiriman dari DPC Kota Tanjungpinang ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Surat tersebut akan diproses, setelah DPP PDIP menerima surat yang dikirim DPD PDIP Provinsi Kepri.

Baca Juga :  Lis: KPU Seperti Tak Siap untuk Selenggarakan Pemilu

Nanti, surat tersebut bakal dikirim oleh DPP ke DPD PDIP Provinsi Kepri dan diteruskan ke DPC PDIP Kota Tanjungpinang. Dirinya tidak mengetahui berapa lama waktu proses surat tersebut. ”Intinya, tugas kita di DPC PDIP Kota Tanjungpinang sudah menjalani hingga memproses surat pengunduran diri Ibu Rahma. Kalau sudah (surat, red) sampai di DPD maupun DPP itu urusan mereka lagi. Saya tidak bisa ikut campur. Itu baru ditingkat internal partai,” tegas dia.

Karena menurutnya, proses surat Rahma bakal sampai ke tingkat DPRD Kota Tanjungpinang, Pemko Tanjungpinang hingga ke Pemprov Kepri. Proses ini dilakukan secara bertahap. Proses yang memakan waktu panjang sudah pernah dirasakannya saat pergantian antar waktu (PAW) dari Leo T Siahaan ke dirinya.

Baca Juga :  Demokrat Tolak Pengesahan RUU Ciptaker

”Waktu itu saya sendiri saja sekitar tiga hingga empat bulan gitu. Itu baru selesai prosesnya. Saya tidak tahu sudah sampai di mana surat itu,” terang dia.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi PDIP ini, meminta Rahma untuk harus proaktif. Proaktif yang dimaksud, terus mengawal surat pengunduran dirinya yang sudah dilayangkan di PDIP.

”Kalau orang Melayu bilang, ye tak ye. Jangan bilang kami tidak ikhlas melepaskan Rahma ya,” tegasnya. Sebenarnya, terangnya, pihaknya dirugikan dengan adanya pengunduran diri Rahma sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang melalui Fraksi PDIP. Pasalnya, terjadi kekurangan hingga kekosongan anggota DPRD di Fraksi PDIP. ”Seharusnya 7 orang, ini malah berkurang 6 orang di DPRD,” sebut dia. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here