Pemprov Beri Keringanan, Bisa Dicicil

0
689
LOADING bauksit di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. f-adly bara/tanjungpinang pos

Hasil Diskusi Bersama, Dana Pascatambang Segera Dialihkan

Rapat bersama membahas dana jaminan pascatambang menyepakati pengalihan harus dilakukan secepatnya. Meski demikian, Pemprov Kepri tetap memberi keringanan, dana tersebut bisa dicicil.

DOMPAK – Sejumlah kepala daerah dan perwakilan lima kabupaten/kota di Kepri yang memiliki dana pascatambang hadir dalam rapat terbatas itu di Lantai IV Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak, Selasa (26/6).

Rapat dipimpin langsung Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah didampingi pejabat Dinas Pertambangan ESDM Pemprov Kepri. Hadir juga perwakilan dari seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) termasuk perwakilan dari perbankan milik pemerintah, salah diantaranya Bank Mandiri.

Arif Fadillah menegaskan, bahwa dana pascatambang tersebut harus segera dipindahkan ke bank pemerintah, tidak lagi dititipkan di bank milik pemerintah daerah (BPR). Arif menyampaikan, pihaknya akan terus memonitoring beberapa bulan ke depan, terkait pengalihan dana tersebut dari BPR ke bank yang sudah direkomendasikan milik pemerintah seperti BTN, BRI, BNI dan Bank Mandiri.

”Saat ini mereka minta keringanan agar pemindahan itu tidak dilakukan segera. Mungkin tahap awal ini proses pengurusan qq bupati ke qq gubernur. Kemudian barulah, tahap memindahkan dari bank daerah ke bank pemerintah yang sudah direkomendasikan itu,” terang Arif.

Arif sendiri, tak keberatan jika pemerintah daerah meminta untuk tidak dilakukan sekaligus pemindahan dana tersebut atau dicicil. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, dana tersebut, sudah sepenuhnya pindah dari bank daerah ke bank pemerintah sesuai yang direkomendasikan BPK maupun KPK RI. ”Iya kita tunggu sajalah,” terang Arif.

Sementara Bupati Natuna, Hamid Rizal mengaku sudah sejak lama dana pascatambang reklamasi khusus di Natuna sudah dipindahkan di Bank Mandiri dan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat di Natuna.

”Kalau di Natuna sudah sejak sebelum saya menjabat, dana itu dipindahkan ke Bank Mandiri. Yang parahnya, kalau misalnya uang itu dipakai untuk proses peminjaman, kacau itu,” ujar politikus PAN tersebut.

Tak hanya Hamid Rizal, Sekda Tanjungpinang Riono bahkan Sekda Lingga mengaku tak masalah jika dana itu dipindahkan. Hanya saja pihaknya kompak menyampaikan, bahwa perlu proses, tidak bisa dilakukan secara langsung.

”Kalau soal pemindahan qq dari bupati ke qq Gubernur sudah lama,” ujar Riono.

Tampak juga Sekda Bintan Adi Prihantara yang datang bersama perwakilan pejabat keuangan Pemkab Bintan.

Dewan Desak Gubernur
Anggota panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2017 mendesak Pemprov Kepri melalui Dinas Pertambangan memindahkan dana pascatambang yang masih disimpan lima Pemkab/Pemko se-Kepri.

Dewan mendesak agar Gubernur Kepri H Nurdin Basirun segera memberikan tenggat waktu terhadap instansi terkait, karena dinilai lalai mengatasi persoalan krusial yang sudah melanggar perundang-undangan.

”Kami minta segera dievaluasi instansi terkait, karena sudah lalai dalam penyelesaian masalah ini, sehingga berrlarut-larut,” tegas Ketua Pansus LHP APBD Pemprov Kepri, Ruslan Casbulatov di depan ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kepri di Dompak, Senin (25/6).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, selama ini Pemprov Kepri hanya melemparkan wacana-wacana yang sampai saat ini tak dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah untuk sadar memindahkan dana tersebut dari qq bupati menjadi qq Gubernur ke bank pemerintah. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menanggapi positif terkait permintaan anggota DPRD Kepri tersebut. Menurut dia, dana pascatambang tersebut memang harus dipindahkan karena aturan yang sudah mengatur. ”Kalau sudah aturan, tidak bisa ditolerasi,” tegas Nurdin.

Terkait masalah gulung tikar BPR apabila dana pascatambang utu ditarik, Nurdin sendiri menambahkan sudah menyurati pemda terkait dan harus dipindahkan. Nurdin menyampaikan, bahwa Pemda yang terlibat atas penyimpanan dana pascatambang tersebut meminta agar memberikan toleransi, keringanan dari pemerintah provinsi terkait dana tersebut untuk tidak sekaligus dipindahkan.

”Menurut saya ini aturan, jangan sampai nanti kita ditegur lagi. Kemarin BPK sudah menyurati, malahan KPK juga sudah meminta agar segera. Hanya diberi waktu tiga bulan,” terang Nurdin.

Sebelumnya, Pansus DPRD Kepri menyampaikan, bahwa tersendatnya pemindahan dana pascatambang ini juga menjadi temuan BPK RI terhadap laporan pertanggungjawawan Pemprov Kepri tahun 2017.

Menurut rekomendasi BPK RI, bahwa dana jaminan reklamasi yang tersimpan di bank milik pemerintah daerah wajib dialihkan ke bank milik pemerintah. Bank pemerintah yang dimaksud dalam surat edaran tersebut yakni BTN, BRI, BNI dan Bank Mandiri.

BPK RI berharap, pemerintah daerah dapat segera mengalihkan dana jaminan reklamasi itu salah satu bank milik pemerintah, sesuai dengan arahan dari Menteri ESDM.

Agar perusahaan dapat segera melakukan pelaksanaan reklamasi pascatambang. Apalagi, kata dia, saat ini qq untuk pencairan dana tersebut juga telah dialihkan dari yang sebelumnya bupati/wali kota ke perusahaan kini telah beralih ke gubernur ke perusahaan.
Data Dinas ESDM Provinsi Kepri mengungkapkan, dana jaminan reklamasi kabupaten/kota se-Provinsi Kepri sebagai berikut, Kabupaten Bintan Rp129 miliar.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here