Pemprov Cuek Soal Dana Reklamasi

0
642
TINJAU: Anggota DPRD Bintan meninjau lokasi tambang bauksit di Sei Enam Kijang, beberapa waktu lalu. f-dok

Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah terkesan cuek soal dana reklamasi pasca tambang bauksit di Kepri.

Tanjungpinang – Padahal, wewenang perizinan dan pertambangan kini sudah ditangani provinsi sejak berlakunya UU No.23 tentang Pemerintahan Daerah yang efektif, 1 Januari 2017.

Dana reklamasi itu sendiri sudah tiga hingga empat tahun disimpan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Nilainya diperkirakan puluhan hingga ratusan miliar. Belum termasuk bunganya.

TS Arif Fadillah memastikan, Pemprov Kepri tidak akan ambil pusing terkait dana pascatambang kabupaten dan kota yang disimpan di BPR yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

”Saran saya biarkan saja dana itu di kota dan kabupaten, karena mereka yang tahu wilayahnya,” tegas mantan Sekda Karimun tersebut usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Kamis (9/2).

Sejauh ini Pemprov Kepri belum mengatur rencana kapan dana reklamasi yang mengendap di BPR tersebut akan dikelola.

”Kita kan baru tahap izinnya,” terang Arif berhati-hati.

”Cuma qq-nya, tadi saya baru tanya kadis pertambangan. Katanya itu masih menjadi kewenangan kabupaten dan kota,” bebernya.

Gubernur sendiri ternyata tidak tahu dana pascatambang dari kabupaten dan kota di Kepri masih mengendap di BPR. Harusnya ini sudah diurusi pemprov sesuai amanat UU No.23.

”Di BPR? taruk di situ? tanya Nurdin kaget saat diminta keterangannya oleh wartawan, kemarin.

Tidak ingin asal jawab, Nurdin mengatakan, masalah ini akan dikonsultasikan dulu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati Kepri.

Bagi yang ada kepentingan saat ini, diminta jangan terlalu memaksa dulu supaya nanti tidak terjadi persoalan di belakang hari.

Nurdin tidak menepis persoalan itu apakah melanggar sanksi hukum atau tidak. Hanya saja menurut Nurdin, bisa saja pengusaha itu memiliki inisiatif sendiri untuk menyimpan dana pasca tambang itu di BPR.

Karena memang mereka sudah tahu, di kemudian hari pasti akan ada peralihan UU seperti yang terjadi saat ini. Bisa saja, ada kekhawatiran dari masing-masing para pengusaha tersebut.

”Ke depan tentu ada langkah-langkah yang harus mesti kita perhatikan, apalagi jelas visi Kepri ini ramah lingkungan,” terangnya.

Menyikapi masalah dana pascatambang yang sampai saat ini masih mengendap di bank pemerintah di kabupaten dan kota, Nurdin tidak mempersoalkan hal itu.

Karena memang sebelum peralihan wewenang sesuai UU No.23 tahun 2014 ini, bukan tidak mungkin sebagai penunjang modal berdirinya bank pemerintah tersebut didukung oleh dana pascatambang tersebut.

”Bank ini kan jasa,” imbuh Nurdin.

Sementara Nurdin yang juga didampingi Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah, menuturkan terkait rekening qq kepala daerah masing-masing daerah, mengelak menyebutkan bahwa dana pascatambang tersebut sudah sepenuhnya dialihkan ke pemprov.

”Belum dialihkan, sementara masih penertiban administrasi. Aturannya harus dikembalikan ke perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya secara peraturan perundang-udangan. Kalau tidak dilakukan dia baru kita pakai,” beber Nurdin.

Dua tahun pasca berhentinya tambang bauksit di Kota Tanjungpinang, sejauh mata memandang di lahan bekas tambang itu yang terlihat hanya hamparan lahan cokelat nan gersang.

Padahal, sesuai ketentuannya, usai dikeruk, lahan tersebut wajib dihijaukan kembali. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Di Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 disebutkan, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Ayat dua disebutkan, kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertabangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lahan di seluruh wilayah pertambangan.

Ayat 16 disebutkan, jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi.

Ayat 17, jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Isin Usaha Pertambangan ata Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang.

Sesuai dengan keputusan Menteri ESDM, dana reklamasi itu baru dapat dicairkan oleh perusahaan tambang bila sudah melewati beberapa tahapan. Salah satunya yaitu dengan mengisi kembali lahan bekas tambang.

Kemudian setiap perusahaan yang akan mengajukan pencairan reklamasi juga wajib melampirkan rencana pengelolaan lingkungan tahunan ke pemda tempat tambang dilakukan.

Selama hal ini belum dilakukan, dalam aturan Menteri ESDM itu dikatakan dana reklamasi yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito.

Bunganya menjadi milik perusahaan tambang. Artinya semakin lama proses reklamasi itu tidak dilakukan maka semakin banyaklah dana jaminan yang diperoleh oleh perusahaan tambang.

Selain itu, semakin lama jugalah lahan bekas tambang tersebut akan menjadi gersang.
Khusus untuk di Tanjungpinang, dari sekitar 1.000 hektare lahan bekas tambang bauksit yang tersebar di kota ini. Baru 381 hektare lahan kritis tersebut yang sudah direklamasi oleh 15 perusahaan tambang yang beroperasi di Tanjungpinang.

Dana reklamasi pascatambang ini bermasalah di Lingga dan saat ini sedang diselidiki Kejati Kepri.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here