Pemprov Diminta Buat Program RTLH Lagi

0
131
Kamarudin Ali

TANJUNGPINANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga Kamarudin Ali juga anggota DPRD Provinsi Kepri terpilih, minta agar Plt Gubernur Kepri H Isdianto dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. PaskaGubernur Kepri Nonaktif H Nurdin Basirun tersandung hukum di KPK.

Ia juga berharap di tahun 2020 mendatang, Pemprov bisa kembali menganggarkan anggaran program bedah rumah atau program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat.

Karena, RTLH merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tak mampu. Program tersebut, sambung dia sudah pernah dijalankan di masa kepemimpinan Gubernur Kepri HM Sani (almarhum).

”Sudah mendekati tahun politik, roda pemerintahan di Kepri harus berjalan baik. Saya lihat sampai saat ini tidak ada masalah dan berjalan lancar seperti biasa. PNS dan para pejabat di lingkup Pemprov diminta bekerja seperti biasa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” kata Kamaruddin Ali, kemarin.

Politisi senior Golkar ini memberikan saran agar Isdianto menjalankan roda pemerintahan baik dan merangkul semua elemen masyarakat. Menurutnya, Isdianto merupakan titisan Ayah Sani (almarhum) mantan Gubernur Kepri, juga kakak kandung Isdianto. Ia bisa mencontoh gaya kepemimpinan HM Sani.

Kemudian,ia harus mengontrol para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan seluruh OPD disarankan tetap fokus menjalankan tugas dan berbagai program kerja yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

”Pak Isdianto harus meminta kepada seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov agar tetap bekerja seperti biasa dan seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD 2019 segera direalisasikan agar selesai tepat waktu, tak boleh molor karena akan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Masih kata dia, program rumah tidak layak huni (RTLH), yang pernah diprogramkan mantan Gubernur Kepri HM Sani. Waktu itu, RTLH dianggarkan oleh Pemprov Kepri dan ditambah dengan ABPD Kabupaten/kota Kepri.

”Program RTLH harus jalan karena langsung bersentuhan langsung bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan rumah yang layak huni,” ujarnya.

Kemudian, Isdianto juga disarankan agar memilah-milah untuk menghadiri kegiatan. Jangan semua kegiatan, baik kegiatan bersifat kecil dan besar, semua dihadirnya. Kegiatan yang kecil-kecil harus diwakilkan oleh kepala OPD atau kepala dinas terkait. Supaya, ia fokus untuk membangun Kepri lebih baik lagi.

”Jangan semua kegiatan yang kecil pak Gubernur juga hadir. Ini yang harus dilakukan Pak Isdianto. Serahkan kepada kepala OPD mewakilnya. Kalau kegiatan besar harus hadir. Supaya fokus menjalankan program,” ujarnya.

Kemudian, ia sarankan soal politik anggaran, baiknya dilakukan seperti yang pernah dilakukan zamannya gubernur Kepri Ismeth Abdullah-HM Sani.

Bagi kabupaten/kota di Kepri, masih ketinggalan atau belum berkembang, harus mendapatkan formi anggaran lebih. Sedangkan daerah sudah berkembang disesuaikan anggaranya.

Ia melihat selama ini, justru daerah yang sudah berkembang mendapatkan suntikan dana lebih besar dibandingkan dengan daerah tertinggal.

”Jadi, boleh dikatakan yang daerah tertinggal terus tertinggal, yang daerah berkembang terus berkembang. Sekarang daerah tertinggal harus disuntik dana lebih dibandingkan sudah berkembang, supaya daerah tertinggal juga ikut berkembang,” ujarnya.

Ia juga sarankan, saat memilih calon pembantunya, untuk menjalankan roda pemerintahan baik eselon II, III dan IV, tidak boleh seperti yang dijalankan selama ini. Selama ini, ia melihat banyak kepala OPD hanya dari daerah tertentu. Dimasa kepemimpinan Isdianto, harus merangkul semua putra putri terbaik di Kepri dari masing-masing kabupaten/kota di Kepri.

”Kalau Kepri mau maju, pemimpin harus adil menjalankan roda pemerintahan. Jangan banyak kegiatan serimonial saja. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama mengawal pembangunan dimasing-masing daerah agar mutu pembangunan sesuai harapan bersama,” ujarnya. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here