Pemprov Diminta Lunasi Utang RTLH 2015

0
612
RESES: Anggota DPRD Kepri, Asep Nurdin (memegang mikrofon) saat memberi penjelasan kepada warga Desa Baran, Kecamatan Senayang Lingga ketika reses di desa itu, pekan lalu. f-istimewa

DOMPAK – Masyarakat di Kabupaten Lingga dan Bintan meminta Pemprov Kepri untuk melunasi utang pembayaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2015 yang belum dibayar hingga, Juli 2017 ini. Hal ini disampaikan masyarakat enam desa di Bintan dan Lingga saat menerima kedatangan Asep Nurdin, anggota DPRD Kepri yang reses, 7-14 Juli lalu.

Asep Nurdin mengatakan, sejak tahun 2015 saat mereka reses, masyarakat selalu menanyakan pembayaran utang RTLH itu. Kepada masyarakat, Asep mengatakan, bahwa anggarannya sudah dimasukkan di APBD Kepri 2017 ini. Hanya saja, masyarakat harus tetap diyakinkan kembali dengan mensegerakan pembayaran itu. Jangan sampai dibayar akhir tahun. ”Kalau dibayar akhir tahun dan terjadi lagi defisit, bisa ditunda lagi sampai tahun depan. Sementara masyarakat sudah utang ke toko bangunan. Ini yang selalu mereka sampaikan saat kita reses,” ujar Asep, Selasa (25/7).

Ia juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak bisa membayarnya di awal tahun karena pendapatan pemerintah tidak datang sekaligus. Meski demikian, masyarakat tidak memahami hal itu. Bagi mereka, utang itu sudah lama tak dibayar dan itu janji pemerintah sejak tiga tahun lalu. ”Makanya, kita minta pemprov secepatnya melunasi itu. Jangan membebani pikiran masyarakat,” tambahnya seraya mengatakan dirinya juga reses di Desa Baran, Senayang Lingga.

Di Desa Rejai Kecamatan Senayang Lingga, warga meminta bantuan pengadaan komputer untuk sekolah. Apalagi, saat ini ujian sudah sistem online atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Di desa itu, ujar wakil rakyat Dapil Bintan-Lingga itu, sinyal telekomunikasi bagus. 3G cukup kuat. Artinya,jaringan internetnya bagus.

Selain itu, warga desa itu juga meminta peningkatan status puskesmas pembantu (Pustu) menjadi puskesmas. Masyarakat di sana sudah ramai, namun masih dilayani pustu. Warga juga meminta bantuan perbaikan saran rumah ibadah, infrastruktur jalan, bus pelajar, pompong nelayan, alat tangkap ikan, listrik agar bisa menyala 24 jam dan lainnya. ”Ada juga permintaan masyarakat agar provinsi menyediakan poli kejiwaan dengan ruangan khusus. Karena selama ini, warga Kepri yang gangguan jiwa dikirim keluar. Sehingga memberatkan masyarakat kita untuk melihat keluarganya,” ungkapnya.

Rata-rata, permintaan masyarakat di dua kabupaten itu masih terkait pelayanan dasar baik itu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. ”Sebagian yang diminta masyarakat merupakan wewenang kabupaten, sebagian wewenang provinsi seperti SMA, RTLH, bantuan nelayan hingga jalan,” tambahnya.

Selain di enam desa itu, Asep Nurdin juga reses bersama anggota dewan lainnya dengan mengadakan pertemuan dengan Sekdakab Bintan untuk menyampaikan keluhan-keluhan dan permintaan masyarakat sesuai wewenang kabupaten. Politisi Hanura itu sendiri menjaring aspirasi di dua desa di Kecamatan Bintan Utara, dua desa di Kecamatan Lingga Utara dan dua desa di Kecamatan Senayang Lingga serda di Kantor Bupati Bintan.

Program renovasi RTLH di Kepri dihentikan sejak 2016. Program ini berjalan lima tahun yakni 2010-2015. Namun, karena defisit anggaran, dana RTLH dirasionalisasi tahun 2015 lalu. Program ini metodenya 1:2. Jika kabupaten/kota menganggarkan untuk perbaikan 100 rumah, maka provinsi membantu 200 rumah. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here