Pemprov Diminta Tetap Bantu Anggaran

0
669
SISWA BERBARIS: Pelajar SMAN 1 Tanjungpinang saat berbaris di upacara bendera rutin setiap hari Senin. F-suhardi/TANJUNGPINANG POS

Dewan Setuju Kewenangan SMA Sederajat Kembali ke Pemko

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengakui sangat setuju jika kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dikembalikan ke kabupaten/kota. ”Kini pembahasan Ranperda Pendidikan belum di selesaikan karena menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Jika dikabulkan, saya rasa seluruh kabupaten-kota di Kepri akan setuju,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.

Dituturkannya, kewenangan SMA sederajat di provinsi kurang efektif. Meski harus diakui, secara alokasi anggaran sangat terbantu, namun terkait program kerja belum tentu se maksimal yang dilaksanakan kabupaten-kota dengan berbagai keterbatasan yang ada. Untuk itu, ia menilai lebih baik jika kewenangan SMA sederajat di kabupaten-kota, namun provinsi memiliki tanggung jawab membantu anggaran. Mulai dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), kelas baru serta sarana lainnya untuk tingkat SMA sederajat. ”Dari aspek pelayanan dan kebutuhan, tentu kabupaten-kota sangat tahu setiap SMA sederajat karena yang lebih mengetahui kendala dan permasalahannya,” ungkapnya.

Dicontohkannya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Natuna-Anambas akan sangat sulit dipantau dan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kepri, meski pun mungkin ada perwakilannya di daerah. ”Kegiatan pasti lebih efektif jika dikoordinasikan dinas pendidikan kabupaten-kota. Kalau provinsi keterbatasan jarak salah satunya,” tuturnya.

Ia menilai, provinsi juga merasa sulit dengan tanggung jawab tersebut, hanya saja tidak bisa dihindari karena aturan tersebut sudah dituangkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka mau tidak mau, bisa atau tidak bisa tetap harus dijalankan. Ia sependapat dengan Kota Surabaya yang tetap meminta kewenangan SMA sederajat di kabupaten-kota. Meksi demikian, secara bantuan penyelenggaraan pendidikan tetap bisa dari provinsi. ”Seperti selama ini telah dilaksanakan, menurut saya tidak ada masalah,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG mengaku siap mengelola SMA sederajat jika dikembalikan ke kabupaten-kota dari yang sekarang berada di provinsi. ”Sudah ada pembahasan ke arah sana, kita siap saja melaksanakan jika diatur demikian,” tuturnya. Meksi demikian, ia memperkirakan peralihan kewenangan itu belum dalam waktu dekat. Masih ada pembahasan yang panjang dan tentunya butuh waktu. ”Kita tetap setuju apapun keputusan pusat,” tuturnya.(DESI LIZA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here