Pemprov Hibahkan Lahan Pelabuhan Dompak

0
571
TINJAU: Kadishub Pemprov Kepri Jamhur Ismail meninjau Pelabuhan Dompak, kemarin. f-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Setelah muncul banyak persoalan hingga finishing pembangunan Pelabuhan Dompak dibatalkan, akhirnya Gubernur Kepri H Nurdin Basirun berubah pikiran untuk menghibahkan lahan Pelabuhan Dompak ke Kementerian Perhubungan RI. Nurdin mengatakan, Pemprov Kepri akan berlapang dada untuk menghibahkan lahan itu ke Kementerian Perhubungan agar pelabuhan itu diselesaikan pembangunannya.

”Daripada tak finishing begitu, nanti kita hibahkan. Kalau sudah siap, kita bahas lagi. Kita minta untuk mengelolanya,” ujar Gubernur di Kantor DPRD Kepri di Dompak, Kamis (6/7) kemarin. Selama ini, kendala lanjutan pembangunan Pelabuhan Dompak dikarenakan hibah lahan yang belum diserahkan pemprov ke Kementerian Perhubungan. Sementara Pemprov Kepri menginginkan gedungnya yang dihibahkan ke Pemprov Kepri untuk dikelola. Kali ini, Gubernur berharap pembangunannya dirampungkan dulu.

”Kan gedungnya tidak kemana-mana. Bukan dibawa ke Jakarta sana. Tetap aja di sini. Sudah rampung nanti, kita bahas bersama lagi. Kita minta mengelola gedungnya,” tambahnya. Wakil Ketua DPRD Kepri Amir Hakim Siregar mengatakan, baik Pemprov Kepri dan Kementerian Perhubungan RI diminta jangan mempertahankan ego sektoral. Harusnya, dua instansi pemerintahan ini bisa duduk bersama untuk membahasnya. Tentu adasolusi yang bisa disepakati jika sudah duduk bersama.

”Kalau masih dihibahkan, bicarakan bagus-bagus. Duduk bersama membahasnya. Kan tak kemana juga gedungnya itu kalau sudah rampung dibangun. Daripada begitu. Jadi tempat pacaran,” ungkapnya. Dirinya bersama anggota dewan yang lain sudah sering lewat pelabuhan itu terutama anggota DPRD Kepri termasuk Ketua DPRD Kepri yang berasal dari Dapil Batam.

”Kalau pulang atau datang kami lewat pelabuhan itu. Makanya saya tahu benar kondisinya. Sudah rusak. Kalau dibiarkan terus, makin parah. Tak tau lagi seperti apa kondisinya itu nanti,” tambahnya. Karena itu, jika Gubernur berniat menghibahkan lahan itu, ia mengatakan, itu langkah bijak demi dioperasikannya pelabuhan itu. Soal pemanfaatannya nanti, tetap bisa dibahas bersama. Ia juga sangat menyayangkan kondisi pelabuhan yang sudah dibangun pakai uang rakyat seratusan miliar namun tidak dioperasikan karena eko sektoral.

”Lihat sekarang, pontonnya saja sudah hanyut. Sebelum hanyut, kami naik turun di sana. Sekarang tak ada ponton, kami harus dari Tanjungpinang,” bebernya. Belum lama ini, Polres Tanjungpinang sudah memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Pelabuhan Dompak dari KSOP. Pemeriksaan di Polres seputar kondisi pelabuhan yang sudah rampung 70 persen namun belum dioperasikan.

Hingga saat ini, aset yang ada di pelabuhan itu masih dimiliki dua instansi pemerintahan yakni, Kementerian Perhubungan selaku pemilik gedung dan Pemprov Kepri pemilik lahan. Tahun 2016, sudah dianggarkan biaya untuk finishing pembangunan pelabuhan itu. Namun dibatalkan karena hibah lahan belum jelas. Tahun 2017, anggaran untuk finishing kembali diajukan di APBN. Namun, Kementerian Keuangan mencoretnya karena hibah lahannya belum jelas. Sehingga, tahun itu tidak akan ada pembangunan apa-apa di sana.

Pelabuhan itu mulai dibangun sejak tahun 2010 lalu. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan diharapkan rampung tahun 2015 bersamaan dengan rampungnya pembangunan Jembatan 1 Dompak. Namun, pembangunan Jembatan 1 Dompak juga molor hingga tahun 2017 karena lengan jembatan sempat ambruk. Kini, pembangunan Jembatan 1 Dompak sudah rampung, sementara pembangunan Pelabuhan Dompak masih terkatung-katung.

Informasi sebelumnya, belum rampungnya pembangunan Pelabuhan Dompak dikarenakan tidak ada titik temu antara Pemprov dan Kementerian Perhubungan soal hibah aset. Pemprov Kepri menginginkan agar Kementerian Perhubungan yang menghibahkan gedungnya. Kementerian Perhubungan justru sebaliknya. Kini, Polres Tanjungpinang sedang membidik proyek tersebut. (mas/ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here