Pemprov Jamin Beri Perlindungan Khusus Terhadap Perempuan

0
489
Anggota dprd kepri perempuan bersama aktivis perempuan Kota batam dan Tanjungpinang usai menggelar rapat di DPRD kepri belum lama inif-istimewa

DOMPAK – Aktivis perempuan Tanjungpinang dan Kota Batam terus mendesak Pemprov dan DPRD Kepri untuk segera membahas rancangan perda (Ranperda) Penyelenggaraan Hak Perempuan priortas tahun 2018 ini.

Kepada Tanjungpinang Pos, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov Kepri Misni mengatakan, dirinya bersama sejumlah aktivitas perempuan provinsi tengah berjuang agar Ranperda penyelenggaraan Perempuan disahkan tahun 2018 ini.

Jika nantinya Perda tersebut disahkan, maka tertuang dalam pasalnya mulai dari Pemerintah, masyarakat, LMS dan keluarga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap perempuan, lanjut usia, penyadang disabilitas, tuna wisma, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga.

Baca Juga :  Gubernur Minta Selalu Rendah Hati

Kemudian, Kepala Rumah tangga, tenaga kerja, mantan warga binaan, korban bencana, korban eksloitasi seksual, korban tindak pidana perdagangan orang, dan korban tindak kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai peraturan perundang-undangan.

Lanjut Misni, salama dalam penanganan kasus dimana korbannya adalah perempuan, penanganan hak perempuan selalu di nomor duakan, terutama saat berhadapan dengan proses hukum. Apakah itu sebagai tersangka maupun korban. Misni menegaskan, jika Perda ini disahkan, maka hak perempuan akan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

“Harapan kita kalau ini perda ini sudah berlaku, maka perlindungan hak perempuan yang berpotensi terhadap masalah sosial, akan lebih mudah kita atasi,” tegas Misni.

Baca Juga :  Lelang Kuota Taksi Batam Belum Tayang

Misni meceritakan, tentang apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah, ketika Perda tersebut sudah sepenuhnya disahkan nanti. “penanganan kasusnya seperti misalnya, perlindungan terhadap perempuan rumahan atau lanjut usia, pekerja rumah tangga, masalah sosial dan hukum, perempuan terhadap kekerasan seksual, serta perempuan yang mengalami kekerasan sosial,” jelas Misni.

“Saat ini drafnya sudah kita sampaikan ke DPRD, bahkan sudah dilakukan Uji publik, hampir semua pihak mendukung bahkan sampai tingkat kementrian lembaga yang mengurus masalah perempuan turut mendorong ini,” tegas Misni demikian.(ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here