Pemprov Kepri dan BP Batam Mesti Bikin MoU

0
601
Dam duriangkang: Timbunan Batas dam Duriangkang dengan laut Kabil bisa dilintasi kendaraan. Dam Duriangkang merupakan salah satu sumber air bersih yang dikelola ATB. F-dokumen/tanjungpinang pos

BATAM – DPRD Kepri mengingatkan jika pajak air permukaan merupakan hak pemerintah Provinsi Kepri. Hak itu yang diminta diserahkan BP Batam ke Provinsi. Selain itu, diingatkan pajak air permukaan beda dengan pajak air bersih. Walau tidak diketahui secara pasti apakah ada atau tidak pajak air bersih, namun substansi air bersih dan air permukaan berbeda.

Demikian ditegaskan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Kamis (1/6) di Batam. Diingatkan Jumaga, pajak air permukaan tidak naik, apa yang diatur dari Perda diingatkan, sesuai dengan undang-undang. ”Pajak air tidak ada naik. Itu hak yang dituangkan dalam Perda,” kata Jumaga.

Menurutnya, besaran pajak air permukaan yang dibayar pengelola air di Batam, PT ATB, terlalu kecil. Sehingga lebih jelas diatur dalam perubahan Perda yang dilakukan tahun 2016.

”Pajak air permukaan tidak naik. Itu hak provinsi dan dibayarkan. Tapi yang diberikan kepada kita, Rp20 per meter kubik. Kalkulasi kita, kita berhak mendapatkan lebih 20 perak,” katanya. Ke depan Jumaga mengatakan, mesti ada MoU antara BP dan Pemprov terkait dengan pajak air permukaan.

”Nanti akan dibuat MoU antara Gubernur dan BP Batam. Kita akan mendorong itu segera. Jadi biar antara aturan dan yang dibayarkan juga sesuai. Yang kita minta memang itu segitu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP Batam, Purba Robert M Sianipar mengatakan, pihaknya menghormati kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Kepri. ”Itu hak pemerintah daerah untuk menerapkan pajak. Kami menghormati,” katanya.

Hanya saja dikatakan, BP tidak merasa mengurangi hak provinsi, seperti yang dituding anggota DPRD Kepri, Irwansyah. BP diakui tidak pernah memungut pajak dari nilai perolehan air yang dihasilkan PT Adhya Tirta Batam. Penerimaan BP dari air, diakui masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sesuai diatur PMK.

BP menerima Rp150 per meter kubik, dari nilai perolehan air sebesar Rp 200 per m3. ATB membayarkan senilai Rp 150 kepada BP Batam, sedangkan ke Pemprov Kepri Rp 20. Angka Rp 20 itu dihitung pajak 10 persen dari nilai perolehan air sebesar Rp 200.

”BP Batam tak pernah mengenakan pajak air permukaan. Yang mengenakan pajak itu Pemerintah Daerah. Kalau biaya yang kami peroleh selama ini PNBP, dan itu mana bisa diambil pihak lain. Tak ada urusan dengan pajak,” elak. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here