Pemprov Makin Kuat di Laut

0
705
MELINTAS: Personel TNI-AL melintas di perairan Batam dekat perbatasan laut Singapura. F-ISTIMEWA

Kemendagri Susun RPP Provinsi Kepulauan 

Tak lama lagi Pemprov Kepri akan ‘berkuasa’ di laut terutama untuk 12 mil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjend Pembangunan Daerah (Bangda) sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Provinsi Berciri Kepulauan. Ini menjadi harapan baru bagi Kepri.

Tanjungpinang – ANGGOTA Komisi II DPRD Kepri Rudi Chua mengatakan, PP ini nantinya akan menguatkan Kepri soal pengelolaan laut 12 mil. Namun, perlu juga diperhatikan jarak laut dengan negara tetangga. ”Saya kira ini bagus dan menguntungkan bagi Kepri. Kita tunggu saja finalisasi dan harmonisasinya,” ujarnya, kemarin.

RPP ini bahkan sudah masuk ke Kemenkumham untuk untuk diharmonisasi dan ditinjau dari segi hukum. RPP ini dibuat sesuai dengan amanat UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pasal 27 Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Di Pasal 30 disebutkan, soal kewenangan daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud Pasal 27 dan daerah provinsi berciri kepulauan sebagaimana Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Namun, sejak UU ini berlaku, RPP-nya baru digodok tahun ini. RPP ini akan menguntungkan bagi 8 provinsi kepulauan di Indonesia.

\Adapun delapan provinsi kepulauan di Indonesia adalah Provinsi Kepri, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Babel, Sulut dan Sultra. Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan adalah almarhum HM Sani. Kini, jabatan itu dipegang Gubernur Kepri H Nurdin Basirun.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri Kolonel Jamhur Ismail mengatakan, dari segi perhubungan, RPP ini nanti akan menguntungkan bagi Kepri.
Di RPP ini dimasukkan tentang kewenangan provinsi dalam mengelola 12 mil laut. Hal ini langsung berimbas pada pengelolaan lego jangkar.

Selama ini, kata Jamhur, sebagian lego jangkar di Kepri masih dikelola Kementerian Perhubungan. Dalam beberapa kali rapat di Jakarta, Pemprov Kepri selalu tersudut saat ditanya tentang PP pengelolaan 12 mil laut tersebut. Memang, di UU No.23 tahun 2014 sudah jelas-jelas disebutkan pengelolaan 12 mil laut berada di provinsi Pasal 27 dan 28. Namun, di Pasal 30 disebutkan juga harus diatur di PP.

”Selama ini, itu aja alasannya. Mana PP-nya? Itu aja yang terus disampaikan Kementerian Perhubungan saat pembahasan lego jangkar,” ujar Jamhur via ponselnya, baru-baru ini.

Dengan disahkannya PP ini nanti, maka Pemprov akan mengambil alih semua pengelolaan lego jangkar di Kepri dan kerja sama dengan pihak lain.
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun yang merupakan Ketua BKS Provinsi Kepulauan di Indonesia juga memberikan masukan ke Dirjend Bangda Kemendagri soal RPP itu.

”Sebelum memberi masukan, pak gubernur sudah mengadakan rapat dengan para gubernur provinsi kepulauan lainnya. Perlu harmonisasi lah dengan pihak Mendagri,” tambahnya.

RPP ini tak hanya mengatur soal kewenangan pengelolaan 12 mil laut. Namun, masih banyak sektor lainnya yang diatur di RPP itu dan menguntungkan provinsi kepulauan. Adapun isi UU No.23 tahun 2014 yakni, Pasal 27 ayat 1, daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Ayat 2, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya di laut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. b, pengaturan administratif. c, pengaturan tata ruang. d, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut. e, ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Ayat 3,kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pasal 1 paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan ke pulauan.

Ayat 4, apabila wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alat di laut dibagi sama jarak atau diukur ssuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut. Ayat 5, ketentuan sebagaimana pada ayat 3 dan ayat 4 tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here