Pemprov Masih Bergantungan Dana dari Pusat

0
32
Iskandarsyah (kanan) dan Ketua DPC PKS Pinang, Alfin. F-ISTIMEWA

DOMPAK – Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinilai masih masih bergantung pada anggaran pusat. Kalau anggaran dari pusat terganggu turun ke Kepri, program yang sudah disusun Pemprov juga ikut terganggu.

Masih bergantungan ke pemerintah pusat dibuktikan penerimaan atau pendapatan Kepri masih didominasi dana perimbangan, karena pemprov kurang kreatif dalam mengali sumber pendapatan daerah yang baru. Padahal, banyak peluang yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

”Kita juga sedih karena pendapatan Kepri yang bersumber dana perimbangan mencapai 65 persen, sisanya pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan Kepri masih bergantung pada anggaran pusat. Kalau tidak ada perubahan, pembangunan di Kepri ke depannya stagnan,” kata Iskandarsyah, kemarin.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan DPRD Kepri, menilai Pemprov Kepri terlihat tidak kreatif jika dilihat dari sumber utama pendapatan asli daerah. Sepanjang tahun pendapatan asli daerah yang paling besar berasal dari pajak kendaraan saja. Potensi lainnya yang belum tergarap baik adalah labuh jangkar dan sektor kemaritiman. Kemudian sektor perikanan .

”Sejak lahir Kepri, kita lihat masih itu-itu saja sumber utama pendapatan asli daerah, harus cari lain lah baru dikatanan hebatlah. Pemprov harus perlu adanya terobosan baru,” ucapnya.

Sambung dia, yang pernah digadang-gadang bakal maju di Pilkada Tanjungpinang kemarin, menjelaskan defisit anggaran tahun 2018 juga disebabkan pendapatan asli daerah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan rencana pembangunan dalam beberapa tahun ke depan. Jika ketergantungan Kepri terhadap anggaran pusat tidak besar, maka defisit anggaran tidak terlalu tinggi terjadi pada setiap tahunnya.

Defisit anggaran juga disebabkan penghitungan anggaran yang tidak akurat. Penerimaan atau pendapatan daerah yang direncanakan 2017 tidak mencapai target sehingga terjadi defisit anggaran. Masih kata dia, APBD Kepri 2018 senilai Rp3,5 triliun, sementara dana perimbangan yang diperkirakan diperoleh tahun ini tidak tercapai.

Kondisi itu diperparah dengan target penerimaan dari sektor labuh jangkar yang beberapa kali ditargetkan diperoleh Kepri, ternyata sampai sekarang belum tercapai. Ada persoalan labuh jangkar yang harus dikerjakan secara total, agar PAD masuk ke Kepri. Sambung dia, informasi terakhir dari Badan Perencanaan Pembangunan Kepri, defisit anggaran sebesar Rp500 miliar, bukan Rp400 miliar sebagaimana informasi yang beredar selama ini.

Dengan kondisi ini, kata dia seharusnya Pemprov melakukan rasionalisasi kegiatan. Kegiatan yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat sebaiknya ditunda atau tidak dilaksanakan, apalagi kalau ada kegiatan serimonial baiknya dihapus saja. ”Kita minta kegiatan yang sifatnya hanya serimonial baiknya dikurangi saja,” tegasnya.

Ia juga mengharapkan pembangunan skala proritas pembangunan yang bersentuhan langsung masyarakat harus di lanjutkan atau tidak boleh ditunda. ”Berat Kepri untuk meningkatkan pembangunan kalau sumber PAD itu-itu aja. Pemprov harus mencari solusi lainnya untuk meningkatkan PAD,” bebernya. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here