Pemprov Pangkas DBH Batam

0
579
Jefridin

BATAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin berharap agar tidak mengurangi provinsi Kepri Alokasi untuk batam dari DBH seperti pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebelumnya Batam mendapatkan 60 persen dan kini tinggal 50 persen. Selain itu, menurut Jefridin, Pemprov juga mesti membagi pajak air baku dan dari labuh jangkar yang saat ini dikelola oleh pemprov.

Sekda Kepri, Jefridin mengakui kalau pihaknya khawatir akan diturunkan lagi. Sehingga sebelum Pemprov menurunkan bagi hasil, diminta agar tidak dilakukan. Dimana, salah satu sumber dana pembangunan Batam, dari bagi hasil itu.

”Dulu Batam dapat 60 dan Provinsi 40 persen. Sekarang, untuk tahun ini, menjadi 50:50,” kata Jefridin. Diakui Jefridin, soal perubahan pembagian atau porsi bagi hasil dari provinsi ini, Wali Kota Batam, HM Rudi kurang setuju. Alasannya, Pemprov Kepri mengambil keputusan tanpa melibatkan Batam, sebagai daerah penghasil. Namun karena sudah keputusan, maka diikuti. Walau kemudian, muncul kekhawatiran perubahan porsi pembagian.

”Pak Wako sebenarnya tidak setuju. Karena tidak ada diajak diskusi sebelumnya. Takutnya ke depan malah beruah lagi menjadi 40:60. Kalau kurangi terus, kita tidak bisa lagi nanti dibangun,” cetusnya. Pada kesempatan itu, Jefridin juga meminta agar Pemprov membagi hasil dari pengelolaan pajak yang diperoleh dari Batam. Dua pendapatan yang diminta itu dari labuh jangkar, yang wewenang di pemerintah Kepri, dari pajak air baku di Batam.

”Labuh Jangkar itu loaksinya umumnya di batam, demikian juga dengan pajak air baku,” harap Jefridin. Sementara, anggota DPRD Kepri yang sebelumnya menjadi Ketua Pansus Pajak Air Permukaan, disebutnya ATB belum pernah membayar ke Pemprov. ”Belum pernah dibayar pajak permukaan. Yang dibayar Rp20 selama ini, bukan pajak permukaan air,” cetusnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here