Pemprov Rancang Pemutihan Denda PKB

0
684
KENDARAAN bermotor lalu lalang di Simpang Batu 6 Tanjungpinang.f-suhardi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini tengah mengkaji kebijakan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2018. Menurut Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadhillah, sesuai laporan dari Plt kepala Dinas Pendapatan Daerah, hingga kini baru 60 persen warga Kepri yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, diharapkan melalui kebijakan pembebasan denda pajak nantinya bisa menggenjot pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan.

”Sektor kendaraan ini baru 60 atau 70 persen yang membayar. Dengan melakukan  pemutihan maka diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat,” jelas Arif, Kamis (1/3).

Arif menambahkan, dirinya sudah memerintahkan Plt Kadispenda untuk mengkaji kebijakan pemutihan itu akan dilaksanakan. Menurutnya, sebelum semua kebijakan tersebut dilaksanakan harus terlebih dahulu dilakukan kajian sesuai dengan kondisi real masyarakat.

Baca Juga :  Atlet Tanjungpinang Laga di Onepride TV One

”Tujuan kita kan agar tidak memberatkan. Yang memberatkan akan kita evaluasi. Apalagi sesuai dengan arahan Pak Gubernur kepada Dispenda agar 90 persen pajak kendaraan bisa tergarap,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menghapus sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 ini. Langkah pemutihan denda pajak tersebut merupakan salah satu cara menumbuhkan kesadaran warga untuk membayar pajak, sehingga pendapatan daerah di sektor ini bisa diperoleh dengan maksimal.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bahkan menambahkan, rencana pemutihan itu memang saat ini sudah sering dibahas saat rapat evaluasi OPD Pemprov. Bahkan dirinya berkali-kali meminta Plh Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, segera membuat formulasi atau langkah khusus, besar harapan, ketika kebijakan ini dilakukan, warga memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Baca Juga :  Tak Memadai, Harus Bangun Box Culvert

”Supaya masyarakat bisa bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kan hasilnya juga untuk pembangunan kita,” kata Nurdin.

Mantan bupati Karimun dua periode ini melihat, selama ini potensi pajak kendaraan bermotor di Kepri sangat menjanjikan. Hanya saja, pendapatan pada sektor tersebut belum dilakukan secara maksimal. Seperti halnya di daerah pulau terluar Natuna, Anambas bahkan Lingga (NAL). Itu karena keterbatasan fasilitas, masyarakat di pulau-pulau kesulitan untuk membayarkan pajak kendaraannya. Padahal, jika potensi tersebut dimanfaatkan, maka dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan di Kepri.

Baca Juga :  Pelabuhan Daik Dipadati Pengunjung

”Memang untuk potensi yang belum tergarap di sektor ini hampir separuh dari pendapatan kita. Ke depan kita akan upayakan membuat unit-unit untuk memaksimalkan ini,” jelasnya. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here