Pemprov Siap Terima Sanksi KASN

0
652
APEL: Pegawai Pemprov mengikuti apel pagi belum lama ini di Kantor Gubernur Kepri di Dompak. F-dok/tanjungpinang pos

DOMPAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan dirinya sudah menerima hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI terkait proses pengisian jabatan di lingkungan pejabat Pemprov Kepri, mulai akhir tahun 2016 sampai awal tahun 2017 lalu.

”Saya sudah perintahkan BKD agar segera dibahas dan konsultasi ke KASN. Kita akan ikuti aturan yang berlaku. Apa hasilnya, itu hasil konsultasi mereka,” ujarnya, Selasa (18/4).

Menurut dia, yang menggodok hasil rekomendasi KASN ini adalah Badan Kepegawaian daerah (BKD) bersama tim khususnya.

”Saya sudah minta mereka suruh cepat. Saya mengharapkan secepatnya. Yang jelas kita ikut aturan yang berlaku,” tambahnya.

Mantan Sekda Karimun tersebut tidak menepis dugaan bahwa hasil rekomendasi KASN tersebut atas keteledoran dari kepala sekretariat tim Pansel yang melaksanakan kegiatan open bidding sampai pengisian jabatan tersebut kemarin.

”Jadi kalau memang ada kesalahan kita ikuti,” bebernya.

Bahkan, keterkaitan tim Pansel dalam kesalahan dan keteledoran itu tidak ada kaitannya dengan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kepri.

”Tim pansel itu mengurus masalah kemampuan mereka. Sedangkan administrasi di BKD,” bebernya.

Bahkan adanya perbedaan angka yang diberikan sesuai rekomendasi KASN, mungkin karena ada ketidaktelitian atau berbeda metodologi cara menghitung.

”Maka saya minta dengan tegas BKD, tolong tanya balik KASN. Tidak pas, diskusikan lagi. Kalau ada kesalahan sesuai KASN kita ikuti jangan kita bertahan,” ungkapnya.

Waktunya 2×30 hari dalam mengevaluasi proses rekomendasi KASN tersebut dalam hal pelantikan pejabat Pemprov Kepri Januari lalu.

”Tidak masalah, berdasarkan rekomendasi yang kita terima dua OPD yang mengalami trouble,” tambahnya.

Sebelumnya, berdasarkan surat Nomor B-828/KASN/3/2017 tentang hasil pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi administrator dan pengawasan di Pemprov Kepri, KASN menerima tiga poin aduan dari masyarakat terkait pemberhentian dari jabatan 10 orang pejabat PPT pratama pada saat pengukuhan dan pelantikan per 3 Januari 2017 lalu.

Yang pada intinya, tiga poin tersebut KASN menegur Pemprov telah melanggar pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri.

Kemudian, sejak mulai tahap seleksi administrasi tim Pansel Pemprov seleksi terbuka sebenarnya sudah tidak berjalan profesional.

Pada saat seleksi administrasi dilakukan, terdapat beberapa pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tetapi lulus dalam seleksi administrasi.

Hal ini menurutnya terjadi ketidak konsistenan pansel dalam melakukan penilaian karena ada pejabat yang tidak memenuhi persyaratan namun lulus.

Sementara Pansel memberikan penilaian terhadap para pelamar JPTP dengan cara mencantumkan nilai pilihan pertama pada hasil jabatan yang diambil dari hasil tes masing-masing pilihan jabatan.

Akibatnya, dari kesalahan tersebut, pelamar yang seharusnya memiliki nilai tinggi pada suatu jabatan, namun tidak masuk dalam tiga besar, sehingga tidak memiliki peluang untuk terpilih sebagai PPT pertama. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here