Pemprov Siapkan Rp 500 Miliar untuk Bangun Infrastruktur

0
609
Tinjau proyek: Gubernur Kepri ketika meninjau Pembangunan Proyek Pelantar 1 dan Pelantar 2 beberapa waktu lalu. f-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sektor lainnya menjadi skala prioritas Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sampai tahun 2021 nanti.

Karena itu, sekitar Rp 500 miliar APBD 2018 akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Penguatan kemaritiman di Kepri menjadi salah satu yang masuk skala prioritas seperti pembangunan pelabuhan dan perikanan.

Kepala Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian (Bappelitbang) Pemprov Kepri, Naharuddin mengatakan, tahun depan pembangunan sejumlah pelabuhan dan dermaga di Kepri akan dilanjutkan.

Kemudian, dialokasikan juga Rp 100 miliar lebih untuk membenahi perwajahan Tanjungpinang yakni di proyek Gurindam XII atau proyek jalan lingkar.

Naharuddin mengatakan, pembangunan jalan, jembatan, perikanan, pariwsata, sekolah juga dilakukan tahun depan. Pembangunan jalan dilakukan hampir di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan sekolah akan dibangun empat unit tahun depan.

Dijelaskannya, karena kemampuan anggaran terbatas, maka pembangunan dibuat skala prioritas. Anggaran pembangunan infrastruktur sangat besar dan tidak bisa dibangun sekaligus.

”Makanya kita buat skala prioritas. Pembangunan infrastruktur kita lakukan dengan tahun zamak. Di Indonesia, mungkin APBD kita yang paling kecil. Makanya, kita harus pandai-pandai mengatur anggaran yang ada. Kita harus pandai dan mampu menyusun strategi mana yang paling prioritas. Karena membangun itu tak bisa satu kali tahun anggaran,” ujarnya di Kantor DPRD Kepri di Dompak, kemarin.

Infrastruktur, kata Pak N, panggilan akrab Naharuddin, menjadi skala prioritas karena itu kebutuhan utama masyarakat. Tanpa infrastruktur ini, perputaran ekonomi akan lambat.

Apalagi Kepri dengan geogafis lautan, banyak pulau, kebutuhan dermaga dan pelabuhan merupakan hal yang utama. Pelabuhan ini akan menghubungkan antarpulau melalui transportasi laut.

Kemudian, pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang keharusan dibangun untuk memperlancar produk dari satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga memudahkan masyarakat membawa hasil dari kampungnya untuk dipasarkan di kota.

Tahun ini, kata Pak N, Gubernur menekankan bahwa membangun infrastruktur butuh waktu. Karena itu, ia menekankan agar semua kepala OPD bekerja cepat. Persiapan administrasi kegiatan.

OPD diminta mempersiapkan administrasi agar gubernur bisa secepatnya menetapkan KPA, PA bendahara dan lainnya. Diharapkan, Januari sudah bisa lelang dan Maret sudah mulai bekerja.

”Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang butuh waktu lama misalnya 8 bulan, maka Oktober nanti sudah harus siap 100 persen. Tak bisa lama-lama,” tambahnya.

Gubernur selalu menekankan, bahwa kerja OPD selalu dinantikan masyarakat dan selalu ditunggu hasil kerja OPD. Untuk itu, OPD harus secepatnya kerja setelah APBD selesai dievaluasi Kemendagri.

Naharuddin menjelaskan, fokus pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan RPJMD Kepri, juga sesuai dengan Nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dikatakannya, RPJMD itu menetapkan rencana-rencana pembangunan selama lima tahun. Dalam penetapan rencana pembangunan, tentu ada skala prioritas.

”Dan tahun 2018 ini sesuai dengan arahan dan kebijakan pak gubernur, infrastruktur skala prioritas dan sektor lainnya,” ungkapnya lagi.

Tahun depan, Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi ke 7 kabupaten/kota se-kepri sekitar Rp 600 miliar. Kemudian, sektor pendidikan 20 persen, sektor kesehatan 10 persen, gaji pegawai, operasional kantor dan anggaran pembangunan. (mas) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here