Pemprov Tabrak Perda RT/RW Izin Tambang

0
328
Arbain

Ketua LSM Peduli Kabupaten Lingga Arbain menuding Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Provinsi Kepri, menabrak Perda Nomor 1 Tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak memperuntukkan sejengkal lahan di Lingga untuk usaha pertambangan.

LINGGA – Faktanya, belasan izin pertambangan pasir darat diterbitkan sejak wwewenang pertambangan dialihkan dari Pemerintahan Kabupaten ke Pemerintahan Provinsi. Sehingga, dampaknya daerah tidak memiliki andil dalam wilayahnya sendiri.

Tidak hanya pertambangan pasir, Distamben Kepri juga mengeluatkan izin pertambangan biji bauksit kepada PT Alam Indah Purnama Panjang (AIPP) pada Bulan Oktober 2017 untuk operasi produksi dan penjualan biji bauksit.

”Perda RTRW saja belum direvisi, kenapa DPMTP Pemrov Kepri bisa mengeluarkan izin pertambangan biji bauksit. Belum lama ini, polemik izin pertambangan pasir darat yang tidak mendapat rekomendasi Pemkab belum ada penyelesaian,” kata Arbain, kemarin.

Menurutn Arbain, maraknya izin pertambangan yang dikeluarkan Pemprov Kepri tanpa memperhatikan aturan menunjukan kerakusan oknum pejabat yang bersangkutan untuk mengeruk keuntungan dari tugas yang diamanahkan.

”Ironisnya para penegak hukum juga seprtinya hanya menonton, tanpa ada upaya untuk menghentikan kebijakan tanpa prosedur ini,” kata pria yabg akrab disapa Bain ini.

LSM Peduli sebenarnya, mendukung masuknya investasi di Kabupaten Lingga. Namun, investasi tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Tujuannya, untuk meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan dari dampak investasi tersebut.

”Saya berharap Pemkab Lingga melakukan upaya, untuk menghentikan obral izin tambang tanpa aturan yang dikeluarkan Pemprov Kepri ini,” tegasnya.(TENGKU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here