Pemprov Target Rp20 M

0
271
DUA kapal saat labuh jangkar di Perairan Batuampar Batam dengan latar belakang gedung pencakar langit Singapura belum lama ini. f-istimewa

Berharap PAD dari Sektor Labuh Jangkar

Peralihan kewenangan penarikan retribusi labuh jangkar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah belum jelas. Diperkirakan sekitar Rp20 miliar bisa diperoleh Provinsi Kepri jika kewenangan itu diserahkan ke daerah.

BATAM – Dengan catatan aturan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, setidaknya dikeluarkan pertengahan tahun 2019.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kamis (18/10) mengatakan di Batam, mereka tetap menyiapkan rencana penarikan tahun 2019. Pemerintah pusat, segera mengeluarkan peraturan pemerintah terkait labuh jangkar. Sehingga tahun depan, sudah bisa masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat tahun depan.

”Kita usahakan labuh jangkar masuk PAD tahun 2019 nanti,” tekad Nurdin.

Karena itu, Nurdin mengakui mereka terus mendorong pemerintah pusat, segera mengeluarkan aturan peralihan kewenangan itu. ”Labuh jangkar ini terus kita dorong. Karena wilayah laut yang luas ini, Kepri mendapat bagian,” imbuhnya.

Di tempat berbeda, anggota DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan mengungkapkan, dalam RAPBD Provinsi Kepri 2019, sebenarnya target dari labuh jangkar Rp0. Namun dalam pembahasan dengan dewan, angka nol itu dipertanyakan. Sehingga di rancangan pendapatan untuk APBD 2019, disiapkan perubahan menjadi Rp20 miliar.

”Pas pembahasan RAPBD, kita kan tanyakan, kok nol? Kata Pemprov, karena masih pembahasan di pusat,” beber dia.

Target Rp0 dipertanyakan DPRD Kepri, diakui karena tahun 2018, target Pemprov dari labuh jangkar sekitar Rp100-an miliar. Namun karena aturan (peraturan pemerintah) belum keluar, realisasinya masih nol. Namun untuk tahun depan, diperkirakan aturan itu sudah keluar, pertengahan tahun 2019.

”Pemprov memperkirakan, pertengahan tahun depan sudah keluar aturan. Makanya kita dibuat target. Jadi Pemprov memperkirakan Rp20 miliar,” imbuh Onward.

Onward sendiri menilai, Kementerian Perhubungan, terkesan berat hati melepas kewenangan pengelolaan labuh jangkar ke Pemprov. Pada hal, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan sudah mengatur hal itu.

”Walau ada UU, PP-nya belum keluar. Karena PP harus mengatur kewenangan untuk memungut retribusi,” imbuh Onward.

Onward sendiri menilai, potensi PAD dari labuh jangkar, sangat besar. Diperkirakan, labuhjangkar bisa memberikan sumbangsih, diatas Rp100 miliar. Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, wewenang memungut uang labuh jangkar di jarak 0-12 mil di daerah.

”Kalau diberikan wewenang, harusnya Kepri bisa menambah PAD untuk membangun Kepri ini,” jelasnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here