Pemprov Terima Uang Lego Jangkar

0
794
MELIHAT PETA: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun melihat peta saat membahas lego jangkar di Kepri di Gedung Graha Kepri Batam, akhir pekan lalu. F-istimewa/humas pemprov kepri

Mulai April Ini

Mulai April 2017 ini, Pemprov Kepri mulai menerima pemasukan dari lego jangkar. Dengan demikian, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat.

Tanjungpinang – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, pengelolaan lego jangkar tetap harus dijalankan sesuai aturan.

”Jalankan sesuai aturan. Itu dulu yang penting,” ujar Nurdin kepada Jamhur Ismail, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri saat rapat membahas lego jangkar, akhir pekan lalu.

Yang penting, kata gubernur, Pemprov Kepri bekerja sesuai Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27. Di pasal ini sudah jelas disebutkan wewenang provinsi mengelola laut 12 mil.

Jamhur Ismail menambahkan, selama ini lego jangkar dikelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan menyetorkan pajak ke Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Perhubungan RI.

”Kita sudah sepakat dengan BP Batam, yang masuk wilayah 12 mil laut sesuai wewenang kita, maka BUP yang mengelolanya akan menyetorkannya ke pemprov. Yang di wilayah mereka, BUP menyetorkannya ke BP,” jelasnya.

Saat ini, titik lego jangkar di Kepri ada di beberapa tempat seperti Batuampar, Galang, Pulau Tolop, Pulau Nipah dan lainnya. Kemudian ada juga di Natuna dan Karimun.

Namun, masih ada beberapa titik lego jangkar di Kepri yang dikelola Kementerian Perhubungan.

”Ini yang akan kita perjuangkan. Biar kita kelola dan pemasukannya ke kas daerah,” tambahnya.

Jamhur mengatakan, ia belum bisa memprediksi berapa PAD dari lego jangkar tahun ini. Pasalnya, sebagian masih dikelola BP Batam dan sebagian besar dikelola Kementerian Perhubungan.

Memang, potensi lego jangkar di Kepri sekitar Rp 6 triliun setahun. Pemprov sendiri belum bisa menargetkan perolehan separuhnya lantaran masih banyak kepentingan pusat.
Pulau Nipah Batam merupakan salah satu pulau perbatasan NKRI.

Namun, sertifikat pengelolaannya adalah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski demikian, pengelolaan 12 mil laut tetap di tangan provinsi.

”Pulau ini memang dikelola bersama dua kementerian, namun karena masih wilayah geografis Kepri, maka lautnya kita yang mengelola,” bebernya.

Jika titik lego jangkar yang dikelola Kementerian Perhubungan bisa diambilalih Pemprov Kepri, maka retribusi dari lego jangkar yang bisa masuk ke kas pemprov akan semakin besar.

Kemudian, titik labu jangkar yang bisa dikelola Pemprov Kepri tahun depan bisa semakin banyak, lantaran tahun ini akan dilakukan penataan ulang titik labuh jangkar di 12 mil laut.

Penataan akan dilakukan lantaran titik lego jangkar yang ada saat ini bukan ditentukan pemprov. Sehingga ada titik lego jangkar yang berada dekat kawasan konservasi.

”Kita akan buat yang baru. Yang ada saat ini, kalau memang pas untuk peruntukannya akan tetap beroperasi. Kalau tidak pas, kita ganti. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang nanti,” katanya lagi.

Titik lego jangkar yang ditetapkan pemprov nanti dipastikan harganya bisa bersaing. Sebab, harganya sudah ditetapkan di Perda No.5 tahun 2015.

”Kompetitif lah. Lebih murah dari negara tetangga. Kalau mahal, mana mungkin mau. Kata pak gubernur, biar lebih sedikit hasilnya, tapi banyak yang masuk,” ungkapnya.

Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah mengatakan, jika Pemprov Kepri bisa memperoleh Rp 1 triliun dari lego jangkar, maka sudah banyak pembangunan yang bisa dilakukan.
Namun, semakin banyak PAD, semakin bagus.

”Yang penting, pemprov sudah dapat dulu. Kita tak muluk-muluk harus dapat Rp 6 triliun. Dapat Rp 1 triliun sudah bagus,” katanya seraya mengatakan, makin lebih dapatnya makin bagus untuk kesejahteraan masyarakat Kepri.

Saat ini, terdapat 18 titik labuh jangkar di Kepri yang dikelola 13 BUP. Ke depan, BUP Pemprov Kepri akan ikut mengelolanya.(Martunas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here