Pemprov Utang DBH PKB ke Daerah

0
530
PADAT: Kendaraan roda dua dan roda empat makin padat di Tanjungpinang. Tiap tahun, semua kendaraan ini harus dibayar pajaknya. f-suhardi/tanjungpinang pos

BATAM – Persoalan lama terulang kembali. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2017 belum semua disalurkan Pemprov Kepri ke daerah atau kabupaten/kota.

Persoalan ini juga terjadi tahun 2015 lalu dan kemudian dicicil tahun 2016. Namun, DBH tahun 2016, sebagian masih ada yang belum dibayarkan Pemprov Kepri ke daerah.

Untuk Pemko Batam, DBH yang harus disalurkan Pemprov Kepri sekitar Rp 75 miliar. Namun, hanya Rp 45 miliar saja yang disalurkan. Sisanya masih ada Rp 30 miliar lagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin, Minggu (31/12) mengatakan, DBH yang belum disalurkan tersebut tidak hangus. Hanya saja menjadi dana tunda salur.

Ia mengatakan, Pemprov Kepri belum bisa membayar keseluruhannya karena anggaran Provinsi Kepri defisit. Dijelaskannya, sebenarnya, total DBH yang masuk status dana tunda salur tahun 2017 sekitar Rp 60 miliar. Sebagian DBH dari Pemprov Kepri dan sebagian dari pusat berupa dana transfer ke daerah DBH.

Diakuinya, dana tunda salur dari pemerintah pusat merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) pada triwulan IV. ”Kalau yang dari provinsi tahun sebelumnya (2016) masih ada juga. Tapi saya belum tahu apa sudah ditransfer atau tidak. Belum cek. Tapi kalau yang pusat, yang tertunda sekitar Rp20-an miliar karena faktor defisit.

Berdasar Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor 361 tahun 2017, Pemko Batam masih memiliki dana tunda salur tahun 2016 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Nilainya cukup banyak yakni Rp 75 miliar, tepatnya Rp 75.178.511.918.

Dana tunda salur tersebut terbanyak yakni Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp 27.865.521.157, terbesar kedua adalah DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp 26.938.676.724.

Sementara itu, DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyumbang angka Rp 19.124.929.804 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp 1.249.384.233.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Drs Naharuddin MTP belum lama ini mengatakan, tahun 2018 ini, Pemprov Kepri akan mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 600 miliar untuk 7 kabupaten/kota di Kepri.

Naharuddin mengatakan, anggaran itu akan dipakai daerah untuk keperluan membangun. Dari sekitar Rp 3,59 triliun APBD Kepri tahun 2018 nanti, sekitar Rp 600 miliar untuk DBH, sekitar Rp 500 miliar untuk pembangunan infrastruktur, kemudian anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 10 persen, biaya operasional kantor, air, listrikm telepon, internet dan gaji pegawai.

Ia mengatakan, tahun 2018 ini, Pemprov Kepri akan bekerja cepat. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sudah memerintahkan agar semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri agar segera melelang kegiatan (proyek) fisik yang ada di OPD-nya masing-masing.

Sehingga Januari atau Februari nanti, pengerjaan fisik sudah bisa dimulai. Harapannya, di APBD Perubahan nanti bisa dikerjakan proyek fisik. (mbb/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here