Pemutihan Denda Pajak Harus Dilakukan

0
704
KENDARAAN bermotor berhenti di Lampu Merah Batu 8.f-suhardi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Niat masyarakat Kepri untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih rendah. Karena itu, Pemprov Kepri akan menerapkan pemutihan denda PKB untuk meringankan beban masyarakat.

Terkait rencana pemutihan denda pajak kendaraan, Wakil Gubernur Kepri H Isdianto menyarankan bahwa langkah tersebut harus segera dilakukan. Karena sebagai pejabat yang sudah bergelut mengatasi terkait persoalan tersebut, dirinya mengaku program itu berhasil saat diterapkan beberapa kali di Kepri dan mampu meningkatkan PAD Kepri waktu itu.

”Saya sangat setuju dan kalau hal itu dilakukan dengan baik maka hasilnya baik. Secara otomatis, masyarakat akan membayar pajaknya karena dendanya dihapus. Tapi memang, kebijakan tersebut tidak biasa dilakukan setiap tahun,” ujar Isdianto di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Kamis (12/4).

Baca Juga :  Dana Tunda Bayar Berpotensi Terjadi

Isdianto sendiri saat disinggung terkait rendahnya potensi Pendapatan Asli Daerah Kepri sejak saat ini, ia mengatakan dirinya mengaku sangat pesimis bisa meningkat. Bahkan menurutnya, jika dua sampai tiga tahun tetap tidak bisa menggali potensi PAD baru, maka Provinsi Kepri kolaps atau APBD terjun bebas. ”Jadi sudah saya sampaikan itu,” terang mantan Kadispenda tersebut.

Turunnya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kepri juga diakibatkan minimnya lapangan kerja sehingga banyak yang pengangguran. Masyarakat pengangguran pun tidak mampu lagi membayar pajak.

Baca Juga :  Tol Laut Perkuat Perikanan Natuna

Selain itu, rendahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat membuat tingkat belanja masyarakat Kepri renda. Tingkat pengangguran di Provinsi Kepri mendapat catatan buruk.
Sejak 2011 BPS mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri terus mengalami peningkatan.

Seperti 2011, tercatat sekitar 7,8 persen. Tahun 2012 sempat turun 5,37 persen, tahun 2013 berbanding sama dengan nasional 6,25 persen. Tahun 2014 naik menjadi 6,69 persen. Tahun 2015 turun menjadi 6,2 persen. Kemudian 2016 naik drastis menjadi 7,69 persen dan terakhir pada 2017 hanya bertahan di angka 7,16 persen. Pengamat Ekonomi Provinsi Kepri, Rafky Rasyid mengatakan, melihat tingginya angka pengangguran di Kepri, Pemprov Kepri harus menggenjot dan mendongkrak aktivitas ekonomi. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here