Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Minta Diperpanjang

0
59
Warga antusias melakukan pendaftaran kendaraan mereka memanfaatkan masa pemutihan pajak yang diberlakukan Pemprov Kepri. f-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepri akan berakhir. Namun sejumlah pihak meminta untuk memperpanjang pemberian insentif untuk warga Kepri. Alasannya agar memaksimalkan pendataan mobil. Sehingga data base mobil lebih maksimal dan itu bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan.

BATAM – Harapan itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan, Kamis (30/8) di Batam. Menurut Onward, pendataan kendaraan bermotor di Kepri, sangat penting. Selain itu, sosialisasi juga dinilai kurang maksimal selama ini, untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor.

”Kita setuju kalau diperpanjang. Pertama sosialisasi belum maksimal. Di samping sifat masyarakat mengejar diakhir, juga, masih banyak kendaraan belum terdata,” kata Onward.

Diingatkan, bagi pemerintah provinsi, lebih penting agar database kendaraan bermotor di Kepri, lebih baik. ”Tujuan ini untuk memperbaiki database. Yang penting database dulu. Berapa kendaraan bermotor di Kepri. Jadi tahu kita potensi pendapatan. Kalau turun, apakah karena penurunan database atau tunggakan,” beber politisi Gerindra itu.

Diharapkan, dengan pendataan mobil kendaraan di Kepri yang maksimal, dampaknya bisa memaksimalkan pajak daerah. ”Kalau di provinsi, dari pajak kendaraan bermotor itu yang signifikan. Makanya diharapkan sebanyak mungkin kendaraan mendaftar lewat pemutihan,” sambung dia.

Karena itu, diharapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk mengeluarkan peraturan baru untuk memperpanjang pemutihan. Setidaknya perpanjangan bisa dilakukan selama dua bulan. ”Sekaligus dilakukan ketentuan pajak kendaraan berumur tua,” imbau Onward.

Menurut Onward, saat ini masih ada keluhan, penyusutan kendaran atau berumur tua belum dihitung. Seharusnya kendaraan berdasarkan umur, ditentukan. ”Karena ada keluhan, kendaraan tua, tapi pajaknya besar. Mungkin mobilnya Mercy, tapi tahun 1997. Harga mobil itu di pasar, tidak lebih Rp40 juta. Pajaknya 16 juta. Gimana mau mendaftarkan. Ini harus disikapi,” himbau dia.

Anggota DPRD Batam, Udin P Sihaloho juga mengharapkan hal senada. Udin meminta agar pemutihan pajak kendaraan bermotor diperpanjang. ”Kita juga harapkan ada perpanjangan. Supaya masyarakat juga punya waktu lebih lama untuk balik nama,” jelasnya.

Diminta juga agar sosialisasi ditingkatkan, sehingga masyarakat juga menyadari pentingnya pendataan mobil ini untuk penerapan pajak progresif. Selain itu, pajak progresif juga penting disosialisasikan lebih gencar kepada masyarakat.

”Makanya kita harapkan, kalau bisa sampai akhir tahun. Kalau ini diperpanjang, yang untung juga pemerintah,” imbau Udin.

Program pemberian keringanan tunggakan pokok pajak sebesar 50 persen, pembebasan bea balik nama ke dua, penghapusan sanksi administrasi berupa denda, akan berakhir 31 Agustus 2018. Hingga sehari sebelum berakhirnya program itu, belum ada keputusan pemerintah apakah akan memperpanjang atau tidak.

Namun Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Anjar Wijaya, mengatakan, 50 ribu lebih kendaraan bermotor di Kepri yang sudah mendaftar ke Samsat. Program pemutihan itu sendiri, digagas Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, untuk mengupdate atau memperbaiki database kendaraan di Kepri untuk melihat jelas potensi pendapatan.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here