Penamaan Tanjungpinang Night Market Membelakangi Bahasa Indonesia

0
663
Dedi Arman

Oleh: Dedi Arman
Staf Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri

Walikota Tanjungpinang meresmikan Tanjungpinang Night Market (TNM) tanggal 15 Januari lalu di Jalan Merdeka, Kota Lama. Program yang bagus dalam menghidupkan perekonomian kawasan itu. Hal yang mengundang pertanyaan adalah kenapa harus menggunakan bahasa asing.

Tak ada lagikah padanan kata dalam Bahasa Indonesia untuk menyebutkan TNM itu. Tak ada lagikah Bahasa Melayu yang bisa dipakai untuk nama yang jadi ikon itu.

Petinggi negeri ini, baik provinsi maupun kabupaten/kota sampai berbuih-buih mulutnya untuk selalu bangga menyebutkan Bahasa Indonesia itu asalnya dari negeri pantun ini. Di forum seminar atau diskusi, Bahasa Indonesia itu asalnya dari kami. Budayawan atau akademisi di provinsi ini pun juga mau bertekak dan siap berdebat dengan siapa saja bagi yang mempertanyakan eksistensi Bahasa Indonesia dari daerah ini. Tapi kita keras pada orang luar, sedangkan di daerah ini Bahasa Indonesia dibelakangi.

Semuanya latah bangga dengan bahasa asing. Betapa banyak nama-nama lokasi di Tanjungpinang yang menggunakan Bahasa Asing. Jauh sebelum Tanjungpinang Night Market, sudah berjejer nama-nama Melayu Square, Tanjungpinang City Centre dan nama-nama asing-asing lainnya. Apakah memberikan penamaan bahasa asing dianggap lebih keran ketimbang memberi nama Mal Tanjungpinang, Pasar Malam Kota Lama dan lainnya.

Kondisi semua ini terjadi karena kita, khususnya pemda tak memiliki kepedulian dalam pembinaan Bahasa Indonesia.

Baca Juga :  Berbalas Budilah Terhadap Lingkunganmu

Jangankan membina, malah pemda menjadi ikut-ikutan latah untuk mempopulerkan istilah dalam bahasa asing. Semuanya latah dan lebih suka menggunakan kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan asing.

Padahal kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan itu sudah ada padanannya dalam Bahasa Indonesia, bahkan sudah umum dipakai dalam bahasa Indonesia. Ini yang tak disadari atau jangan-jangan dianggap hal sepele.

Kantor Bahasa Kepri sebagai penjaga marwah menjaga Bahasa Indonesia terlihat kehilangan greget. Ada pemasangan baliho melindungi dan menjaga, serta menggunakan Bahasa Indonesia yang dilakukan kantor ini, tapi sifatnya sebatas imbauan dan ajakan. Tugas ini memang bukan hanya jadi beban Kantor Bahasa Kepri, tapi ada aturan soal peran pemerintah daerah dalam pembinaan Bahasa Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi Bahasa Indonesia.

Kewajiban pemda dalam pembinaan Bahasa Indonesia diatur dalam pasal 9. Ayat 1 menyebutkan, pemda mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional. Dalam ayat 2, pemda melaksanakan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa sastra daerah dan pemberian dukungan dalam upaya pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Pada ayat 3 disebutkan, pemda dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra berkoordinasi dengan BPP Bahasa.

Baca Juga :  Harus Didukung Minimal 14.671 Penduduk

Pejabat daerah ini agaknya harus mempelajari keberadaan PP. Ada kewajiban pemda dalam pembinaan Bahasa Indonesia, bahasa dan sastra daerah. Fakta bahwa Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Melayu dari daerah ini tak terbantahkan. Tapi keberlangsungan Bahasa Indonesia di daerah ini juga dalam ancaman. Dari seluruh provinsi di Indonesia, Kepri diyakini menduduki peringkat atas pemakaian bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris. Hal ini tak terlepas dari kondisi geografis Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga, khususnya Singapura.

Harus disadari pembinaan Bahasa Indonesia bukan hanya kewajiban BPP Bahasa Kemdikbud. Dalam pengembangan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah, pemda di Kepri bisa bekerjasama dengan unit pelaksana teknis (UPT) BPP Bahasa di Kepri, yakni Kantor Bahasa Kepri, pakar bahasa dan sastra daerah. Ketentuan ini diatur dalam penjelasan pasal 9 ayat I PP 57 Tahun 2014. Pemda di Kepri dan Kantor Bahasa Kepri harus bahu membahu dalam pembinaan Bahasa Indonesia, bahasa dan sastra daerah. Kita tak anti bahasa asing karena Bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing mempunyai kedudukan dan fungsi berbeda sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan politik bahasa nasional.

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam pemda dalam pembinaan Bahasa Indonesia. Salah satu contohnya adalah Pemprov Kepri atau pemkab/pemko membuat peraturan daerah (Perda) yang intinya melarang atau membatasi penggunaan bahasa asing. Nama-nama daerah yang menggunakan bahasa asing diubah menjadi Bahasa Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk nama perumahan, hotel, mal, atau pun tempat usaha. Ini tak susah jika ada kesadaran pemda dalam menjalankan amanat PP 57 Tahun 2014 ini. Tak sulit jika ada kemauan. Tak hanya membuat perda, pemda juga melakukan pembinaan Bahasa Indonesia bisa dengan cara lain. Misalnya saja pengunaan bahasa Indonesia dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam kegiatan administrasi pemerintahan. Mulai dari konsep-konsep surat, nota, laporan dan dalam pembuatan aturan perudang-undangan daerah (Perda).

Baca Juga :  Keramahan Menjadi Penilaian Khusus Pemimpin

Kantor Bahasa Kepri, akademisi dan budayawan, termasuk dari Lembaga Adat Melayu hendaknya bisa mengingatkan pemerintah daerah kembali ke khitah menggunakan Bahasa Indonesia dan juga bangga dengan bahasa daerah. Kalau dibiarkan kondisi penggunaan Bahasa Indonesia di Tanjungpinang, Batam dan daerah lain di Kepri kondisinya semakin sembraut. Semakin banyak nama lokasi, nama perumahan, nama kegiatan yang semuanya ada embel-embel bahasa asing. Sebelum semakin sembraut dan banyak kesalahan, mari tak ikutan latah. Bangga dengan bahasa asing. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here