Pendalaman Alur, Jangan Untungkan Negara Lain

0
662
KAPAL-KAPAL jumbo berlayar di laut Batam. Alur kapal di Batam akan diperdalam.f-martunas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Wacana pendalaman alur di laut Rempang-Galang, bahkan mengarah sampai Karimun sempat menimbulkan asumsi bahwa pasirnya akan dijual ke Singapura. Kalau memang demikian, Kepri akan dirugikan meskipun tujuannya baik untuk keselamatan kapal berkapasitas jumbo.

Kepada wartawan, Ketua Lembaga Swadaya Manusia (LSM) Air, Lingkungan dan Manusia (Alim) Kepri Kherjuli menyampaikan, dirinya sempat mendengar wacana bahwa akan ada pendalaman alur di perairan Batam bahkan sampai laut Karimun.

Satu hal penting yang dia sampaikan, jangan sampai pengerjaan proyek besar ini justru malah untuk menguntungkan pihak asing. Sedangkan Kepri tidak mendapatkan apa-apa. ”Harusnya pasir itu dimanfaatkan untuk perluasan pantai, bukan untuk di komersilkan,” tegas Kherjuli, kemarin.

Saran tersebut juga hampir sama dengan apa yang diinginkan Pemko Batam. Saat rapat di Kantor Gubernur, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menjelaskan jika pasir hasil pendalaman alur di laut Rempang-Galang, supaya tidak dibawa keluar negeri.

Baca Juga :  Jangan Abaikan Provinsi Kepulauan

Pasir itu akan lebih baik digunakan untuk memperluas pantai di Batam, seperti di wilayah Batuampar. Pada saat pembahasan pendalaman alur, kalau ada potensi pemasukan dari pasir laut, akan dibagi. Kalau bisa berkontribusi, bagaimana kebutuhan pasir terpenuhi di Kepri. Walau tidak tegas menyampaikan jika pasir akan digunakan untuk reklamasi pantai di Batam, namun disebutkan tidak untuk ekspor.

Hal itu diakui dari perbincangan yang berkembang saat rapat pembahasan pendalaman alur, pemanfaatan pasir lebih diinginkan digunakan dalam negeri. ”Konon dalam rapat, dipakai di daerah. Agar pelabuhan kita bisa lebih dekat ke Singapura. Tidak bisa menjual ke singapura,” tegasnya.

Selain itu, rencana untuk pendalaman alur juga tidak serta merta bisa dilakukan dalam waktu dekat. Alasannya, masih menunggu Keputusan Presiden tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K).

”Semua daerah diminta dibuat RZWP-3-K. Juga masih menunggu kementerian, karena Pak Edi Sopian sudah meminta kerja sama dengan Universitas Hasanuddin untuk membuat kajiannya,” ungkap dia.

Baca Juga :  Ekonomi Kepri Masih Terseok-seok

Sehingga diakui Amsakar Achmad, apakah nanti ada pendalaman alur atau tidak, nantinya tergantu dari rencana zonasi. ”Tergantung zonasi daerah kepulauan juga. Nanti kita lihat dulu bagaimana yang didesain yang kementerian,” imbuh Amsakar.

Sementara Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengatakan, walau ada pendalaman alur, namun pasir tidak untuk diekspor. Ditegaskan, ekspor pasir saat ini dilarang. ”Nggak ada dibawa (pasir) keluar. Tidak bisa. Aturan tidak membolehkan,” tegas Nurdin.

Mantan Bupati dua periode di Karimun itu pun berkeinginan agar rencana tersebut, juga beriringan dengan pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan yang sampai hari ini masih alot di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Saya justru berjuang, supaya RUU tentang Daerah Kepulauan segera disetujui Presiden cepat-cepat, agar kita Kepri dapat menikmati kewenangan laut lebih luas,” harap Nurdin.

Baca Juga :  Sekolah Over Kapasitas, Gesa Bangun USB

Sebelumnya, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kepri, Pemko Batam menyasar kapal-kapal di Selat Malaka agar lego jangkar di perairan Rempang dan Galang. Tahun ini, akan dilakukan pendalaman alur laut di sekitar Rempang dan Galang Batam, selain laut Karimun. Sehingga kapal-kapal besar di wilayah Selat Malaka, bisa lego jangkar.

Dengan rencana itu, diharapkan pemerintah pusat juga segera mengambil keputusan atas Rempang dan Galang. Waki Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan pendalaman dilakukan untuk mendukung aktivitas lego jangkar. Sebelum itu, dilakukan studi ditargetkan selesai 1,5 bulan sejak rapat sehari sebelumnya.

Sementara regulasi untuk pendalaman alur akan dilakukan sekitar 3 bulan sejak rapat itu berlangsung. Dengan kesepakatan itu, nantinya Gubernur akan mempercepat rencana rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau terluar. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here