Pendamping Dilatih Kawal Program Inovasi

0
122
SARDISON menyematkan tanda kepada PLD yang ikut pelatihan. F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

Mewujudkan Nawacita Dari 275 Desa Di Provinsi Kepri

Poin ketiga Nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

TANJUNGPINANG – SECARA nasional, sekitar 74.954 desa yang terus membangun daerahnya. Di Kepri sendiri terdapat 275 desa. Untuk membangun desa, maka anggarannya disiapkan dari APBN sesuai UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa (DD) disiapkan dari APBN ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Semua ini dirangkum menjadi APBDes.

Perhatian kepada pemerintahan desa ini tergolong lambat. Padahal, Indonesia merdeka sudah 73 tahun. Namun, anggaran khusus untuk desa ini baru dimulai sejak tahun 2015 atau satu tahun setelah UU No.6 disahkan.

Meski demikian, pemerintahan pusat berusaha menggerakkan pembangunan di desa lebih cepat. Karena itu, agar anggaran desa lebih tepat sasaran, maka pemerintah desa didampingi tenaga pendamping profesional sesuai Permendesa No.3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Ada tiga tingkatan tenaga pendamping profesional desa mulai dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (berkedudukan di Pusat dan Provinsi), Pendamping Teknis (berkedudukan di kabupaten) dan Pendamping Desa (berkedudukan di kecamatan).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, pendamping desa menurut Permendesa No.3 Tahun 2015 adalah tenaga pendamping profesional bertugas mendampingi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

”Ingat, pendamping desa bukan auditor. Tapi penasehat, pendamping, konsultan, mitra. Bukan mengaudit keuangan. Itu urusan pemerintah,” ujar Sardison kepada puluhan Pendamping Lokal Desa (PLB) saat membuka acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas PLB di Hotel Aston Tanjungpinang, Minggu (16/9) malam.

Sejak anggaran desa disiapkan empat tahun belakangan ini, pemerintah pusat melihat kualitasnya belum maksimal. Target yang ingin dicapai rendah. Sehingga mendapat keluhan dari masyarakat desa.

Karena itu, tahun 2018 ini, pemerintah membuat satu program baru yakni Program Inovasi Desa (PID) sesuai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

Untuk mendukung program ini, Kementerian Desa menyiapkan anggarannya sekitar Rp 409.995.008.109. Sardison mengatakan, anggaran ini bukan untuk mendanai proyek pembangunan di desa, namun dipakai selama proses sosialisasi dan pelaksanaan PID tersebut.

Untuk menjalankan program ini, maka sudah terpilih Tim Inovasi Kabupaten (TIK) serta Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di kecamatan. Anggota TPID ini dipilih dari orang-orang desa yang komitmen membangun dengan program tersebut.

Salah satu penggunaan anggaran PID tersebut adalah untuk menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD). Beberapa desa dalam satu kecamatan dikumpulkan, diajak musyawarah untuk bermufakat memilih siapa saja yang akan duduk menjadi TPID.

Syarat membentuk TPID itu adalah, wajib menyelenggarakan MAD. ”Dan salah satu penggunaan anggaran itu untuk menggelar MAD tersebut. Tahapannya begitu. Jadi bukan anggaran menerapkan PID. Karena APBDes sudah ada,” jelas Rosita, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Dukcapil Pemprov Kepri.

Sardison mengatakan, agar program ini cepat terealisasi di Kepri, maka seluruh bupati harus cepat menetapkan dan mengeluarkan SK terhadap orang-orang yang terpilih sebagai TIK dan TPID. Dengan demikian, mereka bisa bekerja cepat.

Idrus, Tenaga Ahli Madya Provinsi Kepri mengatakan, tahun ini juga akan digelar Bursa Inovasi Desa di Kepri. Para kepala desa dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) akan langsung hadir.

Dijelaskannya, saat bursa inovasi nanti, akan ditampilkan 100-an inovasi desa terbaik di Indonesia. Sehingga seluruh kepala desa dan ketua BPD bisa memilih inovasi mana yang cocok diterapkan di wilayah kerjanya.

”Banyak inovasi yang akan ditampilkan nanti saat bursa itu. Tinggal bagaimana kepala desa dan BPD memilih yang cocok dengan geografis daerahnya dan kebutuhan masyarakatnya,” jelasnya.

Inovasi yang dipilih nanti, itulah yang diharapkan bisa dimasukkan menjadi salah satu program prioritas untuk dikerjakan tahun depan dan anggarannya dimasukkan di APBDes.

Karena itu, bursa inovasi desa ini akan digelar sebelum kepala desa (kades) menyusun APBDes. Kehadiran ketua BPD saat bursa inovasi nanti agar sama-sama tahu apa skala prioritas tahun depan. Sehingga tidak masalah saat pengesahan APBDes. Sardison menjelaskan, ada tiga sasaran utama PID ini yakni, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kewirausahaan (ekonomi).

Tiga sektor inilah yang harus mendapat porsi utama untuk pembangunan tahun depan. Tentu ada target yang diminta Menteri Desa dengan diluncurkannya PID tersebut. Dari 74 ribu lebih desa di Indonesia, maka 5 persen (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berkembang.

Kemudian, ada peningkatan pelayanan di 10 ribu posyandu di desa-desa serta 10 PAUD. Kepri sendiri harus bisa unggul di atas target nasional. Karena itu, dari 115 BUMDes yang ada di Kepri, minimal 20 unit harus berkembang dan sudah menghasilkan APBDes bagi pemerintah desanya.

Perlu diketahui, kata dia, direktur BUMDes bukan tidak mungkin bisa berkembang dan posisinya naik menjadi direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yang penting, bisa mengembangkan BUMDes.

PLD (Pendamping Lokal Desa), kata dia, bukan menjalankan PID ini. Sebab, PLD sudah ada bidang kerjanya. Namun, tugas PLD adalah memfasilitasi agar PID ini sukses diterapkan di desa yang dia dampingi.

”Karena itulah, Anda-Anda semua diundang ke sini untuk menyamakan persepsi dan memahami tugas di desa nanti dalam menyukseskan program ini. Ke depan, kalian juga harus mencatat dan memperhatikan apa yang bisa menjadi unggulan desa tersebut. Saya yakin, pasti ada unggulan tiap desa,” jelas Sardison kepada peserta.

Sardison juga mengingatkan PLD agar jangan pernah berhenti belajar tentang desa dan potensi desa. Memang, kata dia, tidak mudah melakukan itu, namun sekali pekerjaan itu diterima, maka lakukan yang terbaik untuk desa. Sehingga ke depan, akan muncul lentera kecil dari desa. Lentera-lentera ini akan besar jika sudah menyatu. Lentera inilah yang menyinari perkotaan dari daerah pinggiran.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here