Pendapatan dari IMB Tak Capai Target

0
239
Ketua BP Batam Lukita menerima kunjungan Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari.Dalam pertemuan itu disepakati beberapa hal terkait dengan layanan publik. F-Martua/tanjungpinang pos

Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengakui mengalami penurunan pendapatan selama 2018. Penurunan terjadi di sektor izin mendirikan bangunan (IMB). Kondisi ini terjadi karena tertahan dari fatwa planologi. Hal itu menyebabkan penerimaan Pemko dari target Rp3 miliar per bulan menjadi Rp250 juta per bulan.

BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, target Rp3 miliar biasanya dapat tercapai dalam APBD. Namun dalam perjalananya ditemukan hal yang berbeda terutama dari sektor pendapatan IMB.

”Dari Rp3 miliar turun Rp250 juta pengaruhnya besar,” kata Amsakar, kemarin di Batam.

Dalam rangka proses IMB, pihaknya sudah membantu proses untuk mempercepat perizinan. Misalnya untuk mengurus izin rumah tinggal hanya dilakukan dalam tiga hari.

”Setelah kita telusuri ada kendala difatwa planologi yang belum selesai sehingga jadi penghambat,” jelas Amsakar.

Tertahannya masalah planologi, dampaknya tidak hanya pada penerimaan pajak daerah, namun juga pada pertumbuhan ekonomi. ”Retribusi nomor dua, tapi yang utama pertumbuhan ekonomi. Di sistem OSS, ijin lokasi nanti tidak boleh lambat-lambat. Kita akan ganti dengan KRK, bukan fatwa planologi.

Sedangkan menurut BP Batam, pihaknya sudah melakukan sejumlah terobosan di bidang lahan. Itu untuk mempercepat pelayanan dokumen, seperti untuk mengurus Izin Peralihan Hak (IPH), Surat Keputusan (SKep) dan Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL).

Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo mengatakan, untuk IPH misalnya, selain mempersingkat syarat pengurusan dari sebelumnya 17 persyaratan, menjadi tiga syarat, BP Batam juga meringankan beban pemohon IPH.

”Makanya di Perka Nomor 27 Tahun 2017, kita coba permudah. Kalau tak punya IPH sebelumnya, dibebankan tarif satu kali IPH saja. Dia seperti kena denda,” kata Dwi.

Jadi selain membayar biaya IPH untuk permohonan saat ini, pemohon cukup membayar semacam denda satu kali untuk IPH-IPH sebelumnya. Alias dua kali membayar biaya IPH.

”Kalau dulukan tak begitu. Kalau dia mengurus untuk IPH ke 11, yang sebelum-sebelumnya kan dari 1 sampai 10 tetap mesti dibayar. Kalau sekarang bagaimana? Yang sebelumnya, kita putihkan,” ujarnya.

Dwi mengakui dengan kebijakan baru ini, BP Batam memang rugi karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mestinya didapatkan berkurang. Namun pihaknya tak terlalu mempersoalkan itu, asalkan proses IPH yang berdampak pada bidang lainnya, tetap bisa lanjut.

”Karena risiko IPH berhenti itu jauh lebih banyak mudhoratnya.Tak ada pemasukan ke Pemko Batam dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atas transaksi properti,” kata Dwi. (MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here