Pendapatan Pemko Bertambah Rp 35 Miliar

0
948
H Surjadi

Pendapatan daerah Pemko Tanjungpinang pada APBD Perubahan 2017 diperkirakan naik sebesar Rp 35,185 miliar. Pendapatan semula Rp 906,5 miliar diprediksi menjadi Rp 941,685 miliar.

TANJUNGPINANG – Kenaikan tersebut ditopang dari kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 4,34 persen, dana perimbangan 0,48 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 51,84 persen. Anggaran belanja daerah bertambah Rp 39,996 miliar, dari semula dianggarkan sebesar Rp 921,5 miliar menjadi Rp 961,496 miliar, atau bertambah sebesar 4,34 persen. Untuk belanja tidak langsung bertambah Rp 25,781 miliar dari semula dianggarkan sebesar Rp 372,019 miliar menjadi Rp 397,8 miliar pada RAPBDP tahun anggaran 2017 sebesar 6,93 persen.

Belanja pegawai mengalami perubahan penambahan Rp 26,651 miliar dari semula Rp 345,918 miliar menjadi Rp372,569 miliar atau naik sebesar 7,70 persen. Sedangkan belanja subsidi berkurang sebesar Rp 1,670 miliar dari semula Rp 2,885 miliar menjadi Rp 1,215 miliar atau sebesar 57,88 persen. Belanja hibah bertambah sebesar Rp 800 juta dari semula Rp 18,037 miliar menjadi sebesar Rp 18,837 miliar atau sebesar 4,44 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang, H Surjadi mengatakan, kemarin. ”Ada beberapa yang membuat pendapatan daerah bertambah. Mulai pendapatan asli daerah disebut PAD yang bertambah sebesar 30,21 persen sebesar Rp 35,180 miliar,” kata Surjadi, kemarin.

Baca Juga :  Sirajudin Nur Usulkan Rp10 M untuk Jaring Pengaman Sosial

Mantan Kepala Dinas Sosial ini menjelaskan, PAD naik semula di APBD 2017 hanya sebesar Rp 116,448 miliar menjadi Rp 151,629 miliar. Meningkatnya pendapatan ini, kata Surjadi salah satu bahwa upaya dan kerja keras pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Tanjungpinang meningkatkan potensi pendapatan daerah. Baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan sudah mulai menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

Seperti pendapatan pajak daerah bertambah Rp 10 miliar, dari semula hanya Rp 56 miliar menjadi Rp 66 miliar, atau bertambah 17,86 persen. ”Kalau hasil retribusi daerah kita berkurang sebesar Rp 1,35 miliar, dari semula mencapai Rp 7,452 miliar menjadi Rp 6,101 miliar, atau berkurang 18,12 persen,” kata Surjadi.

Sedangkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lanjut dia, yang dipisahkan mengalami penambahan sebesar Rp 610 juta, dari semula sebesar Rp 3 miliar menjadi Rp 3,610 miliar, atau bertambah 20,36 persen. Pendapatan asli daerah lain-lainnya, yang sah bertambah Rp 25,919 miliar, dari semula Rp 49,996 miliar menjadi Rp 75,916 miliar, atau bertambah sebesar 51,84 persen.

Begitu juga dengan dana perimbangan bertambah Rp 3,459 miliar atau sebesar 0,48 persen, dari awalnya dianggarkan pada APBD 2017 hanya Rp 721,822 miliar menjadi Rp 725,282 miliar. Dana perimbangan bisa bertambah, dikarenakan bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak berkurang 13,02 persen atau Rp 22,563 miliar, dari semula Rp 173,235 miliar menjadi Rp 150,671 miliar.

Baca Juga :  Warga Minta Penambahan Sekolah dan Puskesmas

Dan juga dengan dana alokasi umum ikut berkurang hanya 0,88 persen atau Rp 3,975 miliar dari dana alokasi umum awalnya hanya Rp 452,668 miliar menjadi Rp 448,692 miliar. Berbeda dengan dana alokasi khusus bertambah 23,84 persen atau Rp 29,999 miliar, dari semula hanya Rp 95,918 miliar menjadi Rp 125,918 miliar.

Pendapatan daerah lainnya juga ikut mengalami pengurangan sebesar Rp 3,454 miliar, dari semula dianggarkan pada APBD 2017 sebesar Rp 68,228 miliar menjadi Rp 64,773 miliar di RAPBD Perubahan tahun anggaran 2017. Seperti dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya berkurang Rp3,454 miliar, dari semula Rp 68,228 miliar menjadi Rp 64,773 miliar, atau sebesar 5,06 persen.

Untuk belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan alias tetap sebesar Rp 2,714 miliar. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa juga tidak mengalami perubahan sebesar Rp 1,965 miliar, dan belanja tak terduga juga tidak mengalami perubahan alias tetap sebesar Rp 500 juta.

Kalau belanja langsung mengalami perubahan penambahan sebesar Rp 14,215 miliar, dari semula dianggarkan pada APBD 2017 sebesar Rp 549,48 miliar menjadi Rp 563,695 miliar pada RAPBD Perubahan tahun ajaran 2017 atau bertambah sebesar 2,59 persen.

Baca Juga :  Gerak Jalan Digelar Minggu Pertama September

Rencana belanja daerah pada kebijakan umum APBD Perubahan tahun 2017 ini, lanjutnya, masih memenuhi postur APBD yang cukup ideal. Karena komposisi belanja langsung (BL), yang lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung (BTL).

Hal ini menunjukkan bahwa besaran penggunaan anggaran daerah tetap diprioritaskan untuk belanja pelayanan publik. “Untuk komposisi RAPBDP tahun anggaran 2017 ini, sudah memenuhi postur APBD yang cukup ideal, yaitu proporsi belanja langsung sebesar 58,63 persen, dan belanja tidak langsung sebesar 41,37 persen,” sebut dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, Selasa (12/9), dari pihak Pemko Tanjungpinang sudah menyampaikan KUA PPAS APBD Perubahan 2017.

Rencananya, Senin (18/9) nanti, pihaknya akan rapat bersama Pemko Tanjungpinang. Karena ingin membahas terkait pendapatan daerah bertambah Rp 35,185 miliar. ”Kita ingin mendengar langsung. Apa yang membuat pendapatan daerah bertambah sebesar Rp 35,185 miliar. Karena pada saat penyampaian KUA PPAS APBD Perubahan tidak ada lampiran yang membuat adanya pendapatan daerah bertambah,” sebut Ade.(ANDRI DS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here