Pendidikan di Persimpangan

0
592
Ilham Chairi Mubaroq

Oleh : Ilham Chairi Mubaroq
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP, UMRAH Tanjungpinang

Semakin berkembangnya pendidikan di Tanah Air ini, belum tentu bisa menjadikan masyarakatnya lebih terdidik dan bijak dalam kehidupan. Ketika sentralisasi menjadi jalan pemerintahan merencanakan kebijakan, maka aspek-aspek keteraturan masyarakat untuk menjadi bermartabat ketika itupun hilang.

Kriminalitas tidak bisa dikurangi. Kebijaksanaan masyarakat dalam mengaplikasikan nilai-nilai luhur sudah mulai tumpul, ketajaman benak yang dapat dari pendidikan tidak menjamin masyarakat tajam dalam berprilaku bijak.

Memahami persoalan yang ada di Tanah air, kita sepertinya menjadi manusia yang bebal disungguhkan dengan berita-berita meresahkan, pembunuhan, pencabulan, penindasan hak-hak, persoalan duka melulu yang menjadi santapan keseharian.

Bahkan, persoalan yang kompleks tersebut menjadi imun (kekebalan) yang menyebabkan kita terbiasa dengan segala kecacatan sosial semacam ada kekuatan yang kita dapatkan dalam fenomena tersebut yaitu kekuatan “ramah” dengan lingkungan kriminalitas.

Kejahatan di negara ini sudah menjadi Tren Urban kejahatan telah menjadi kebiasaan yang membawa masyarakat pada sebuah perubahan dalam memahami nilai-nilai yang sepatutnya dijunjung tinggi menjadi nilai-nilai yang biasa saja.

Pun pada sistem keamanan masyarakat di negara ini. Lihat saja kinerja oknum pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan kebijakan dalam mengeluarkan kebijakan mengelola keamanan. Saya melihat “kelumpuhan gerak” ketidak berdayaan oknum pemerintahan dalam membuat kebijakan dalam mengatasi kriminalitas.

Kembali lagi bahwa masyarakat berubah ke arah yang lebih baik dikarenakan Tren Urban kriminalitas (kebiasaan orang dalam bertindak kriminal, tindakan kriminal sudah menjadi sebuah tren) sehingga masyarakat berubah ke arah nilai-nilai yang baru dengan sendirinya, bukan karena sangsi sosial dan kebijakan penegak hukum.

Baca Juga :  Pemimpin dan Kepemimpinan Paripurna

Nah, terlalu berharap kepada orang-orang atau oknum kepemerintahan untuk menjadikan diri kita lebih baik dan aman dalam menjalani hidup sepertinya harus kita kurangi.

Tegasnya bahwa, kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dengan memperbanyak barisan polisi dan tentara sekalipun tidak menjadi keputusan yang tepat sasaran, ketika pada dasarnya perut yang kelaparan menjadi pemicu aksi pembunuhan dan perampokan, maka harus berpikirlah membuat kebijakan yang lebih esensial dan subtansial.

Sampai pada tahap evaluasi, kebanyakan masyarakat sepaham bahwa pendidikan merupakan aktivitas utama yang hasilnya bisa membuat masyarakat lebih baik, ketika masyarakat baik maka negara ini pun menjadi lebih baik.

Para penemu kebijakan di pemerintahan juga mengumandangkan perihal yang sama, bukti nyata oknum pemerintahan yang membuat kebijakan di bagian pendidikan menganggarkan finansial yang luar biasa banyak untuk menyokong pendidikan itu.

Namun harapan itu akan terjadi jika ketika pendidikan memenuhi keinginan esensial, keinginan subtansial masyarakat terhadap pendidikan. Silahkan Tanya mengenai kandungan pendidikan negeri ini. Apakah benar kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintahan yang berwenang dalam pendidikan mengandung aspek-aspek kebutuhan esensi masyarakat? Atau, apakah dalam bidang pendidikan itu terdapat kepentingan aspek-aspek politik partai?

Jawabannya akan kita dapati dengan menggali perihal sejarahnya pendidikan Tanah Air ini. Sejak memasuki masa periode sejarahnya, pada mulanya masyarakat nusantara telah mengenal sistem pendidikan keagamaan, yakni agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu menganut adanya kasta, jelas sekali lebih menekankan pada sistem pendidikan yang feodalistik.

Baca Juga :  Setop Golput untuk Tanjungpinang yang Lebih Baik

Hanya kaum Brahma yang memperoleh peluang untuk mendapatkan pendidikan. Mungkin alasan latar belakang inin pula yang menyebabkan sistem pendidikan agama Hindu kurang memasyarakat di Bumi Nusantara.

Lain halnya dengan agama Buddha yang tidak mengenal sistem kasta, pendidikan lebih memasyarakat. Institusi pendidikan agama Buddha tampak lebih demokratis, terbuka untuk umum. Salah satu contoh terlihat pada institusi pendidikan agama Buddha bernama Syakyakirti. Di zaman keemasan kerajaan Sriwijaya, yang mana pelajarnya terdiri dari sejumlah negara Asia, antara lain dari India dan Tiongkok.

Di zaman kesultanan Islam, pendidikan disinkronasikan dengan Misi Dakwah. Ketika itu mulai dikenal dua sistem pendidikan, yakni sistem surau atau langgar dan juga sistem pondok pesantren. Sistem pertama dikelola oleh tokoh ulama, secara individu atas dukungan masyarakat lingkungannya.

Sedangkan sistem pondok pesantren, awalnya berada dalam kewenangan kesultanan. Pondok pesantren ketika itu, berlokasi di sekitar kawasan kraton. Pengelolaan dan pembiayaannya ditanggung oleh sultan. Demikian pula penempatan para tenaga pengajarnya, ditunjuk atas persetujuan penguasa politik kraton.

Baru setelah menyurutnya kekuasaan politik kesultanan Islam, pondok pesantren dikelola oleh tokoh agama yang disebut Kyai atau Ulama.

Baca Juga :  Berpolitik dengan Bahagia

Setelah kehadiran kaum Kolonial, khususnya Belanda, pondok pesantren ikut dilibatkan dalam kancah politik. Dalam pandangan Kolonial Belanda Pondok Pesantren merupakan “Sarang pemberontakan”.

Atas penilaian ini pula maka sekitar tahun 1926 pondok pesantren sudah tidak lagi termuat dalam statistik pemerintahan Belanda. Upaya menutup pengembangan institusi dan sistem pendidikan Islam di Nusantara, tampaknya terkait dengan kebijakan politik kolonial.

Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang sekolah liar, masing-masing tahun 1926 dan 1930. Institusi yang memenuhi undang-undang tersebut memperoleh subsidi dari pemerintahan, dan dianggap legal. Sedangkan tidak memenuhi ketentuan dimaksud dinilai sebagai “sekolah liar”. Harus dibubarkan.

Untuk mengantisipasi politik pendidikan pemerintahan Hindia Belanda ini, maka sejumlah organisasi sosial keagamaan mulai “mengadopsi” sistem pendidikan Barat. Organisasi sosial keagamaan yag didirikan oleh golongan pedagang keturunan Arab bernama Jammiatul Khairriyah, memelopori berdirinya sistem pendidikan islam yang modern, yakni Madrasah.

Kemudian langkah ini oleh organisasi Islam lainnya Muhammadiyah, Persis, Persyarikatan Ulama, Al-Washliyah, Nadhatul Ulama dan lain-lainnya.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan dikelola oleh pemerintah pendidikan umum sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan Kolonial Belanda diserahkan kewenanganya kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK). Sedangkan pendidikan Agama (Islam) berada naungan Kementerian Agama.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here