Penerapan KEK Lewati Masa Transisi

0
342
H Nurdin Basirun

Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam merupakan usulan pemerintah pusat untuk mempercepat investasi masuk. Masa transisi bagi Batam selama dua tahun sudah lewat dan harusnya KEK sudah diterapkan.

TANJUNGPINANG – Free Trade Zone (FTZ) Batam akan diganti menjadi KEK dan dua tahun lalu sudah mulai dipersiapkan, namun belum ditetapkan hingga saat ini. Pro kontra masih terjadi antara pengusaha yang menolak dengan pemerintah yang mendukung.

Bahkan, pro kontra ini sempat memanas karena disinyalir kepentingan politiknya sangat kuat. Meski kemudian, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyatakan, usulan KEK di Batam tidak ada upaya atau karena mengedepankan unsur politiknya.

Namun, itu murni keinginan pusat agar pertumbuhan ekonomi Kepri lebih bergeliat dan iklim investasi di Batam dan Kepri pada umumnya jauh lebih baik dan maju.

”Enggak ada lah unsur politiknya rencana penetapan KEK ini. Ini merupakan murni untuk mempermudah masuknya investasi dan mencari solusi perekonomian yang sudah stagnan di Batam itu,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun usai paripurna di DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/5)

Ia juga dalam hal ini tidak akan menutup diri, bila ada yang merasa keberatan tentunya bisa dilakukan dialog untuk mencari titik temu, mana yang paling bagus dan tepat dalam menentukan arah kebijakan untuk di Batam itu.

Apakah usulan penetapan KEK akan terus dilanjutkan atau akan tetap mempertahankan yang sudah ada ini yakni kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Dan nantinya hasil rapat bersama ini akan disampaikan ke pusat. ”Sebetulnya pengusaha dan elemen lainnya di Batam ini sudah sering berdialog dengan Pak Darmin. Dan pada saat itu tidak ada yang merasa keberatan dengan penerapan KEK tersebut,” tutur Nurdin.

Usulan penetapan KEK ini, sebelumnya Pemerintah Pusat telah merencanakan masa transisi selama dua tahun, namun hingga saat ini sudah lebih dari dua tahun belum juga ditetapkan.

”Pemerintah pusat sebelumnya memberikan tenggat waktu masa transisi itu dua tahun, namun saat ini belum juga diberlakukan karena menunggu juga keputusan pusat,” tegasnya.

Dalam pengusulan KEK itu juga atas hasil kesepakatan bersama. Pada saat itu pemerintah menggelar rapat bersama baik dengan BP Batam, DPRD dan juga instansi lainnya yang terkait.

”Kita kan sudah menggelar rapat di Jakarta beberapa waktu lalu di kementerian, bahkan yang hadir termasuk Dewan Kawasan jadi usulan itu atas kesepakatan bersama,” ujarnya lagi.

Mantan Bupati Karimun ini juga menyebutkan, terkait pengajuan Wali Kota Batam M Rudi menjadi Ketua Ex Officio KEK itu bertujuan agar lebih memudahkan saja dalam segala regulasi dan aturan dalam masuknya investasi ke Batam.

Pengajuan Ketua Ex Officio itu sama sekali tidak ada unsur politik dan lainnya, apalagi untuk kepentingan pribadi dan golongan semata. Namun, ini murni untuk kepentingan semuannya baik pengusaha yang sudah ada dan pelaku usaha lainnya yang akan masuk.

”Tidak ada tujuan lain dalam penetapan ini. Selama ini para pengusaha kan mengeluh dengan aturan yang sudah ada yang dianggap memberatkan, selain itu pengusaha juga mengeluhkan terkait dualisme kepemimpinan di Batam itu,” jelasnya.(SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here