Penerbitan Suket Harus Dikontrol

0
619
SUKET: Kadisdukcapil Kota Tanjungpinang, Irianto sedang menunjukkan suket milik warga Tanjungpinang. F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

Jelang Pilwako Tanjungpinang 2018

Pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang periode 2018-2023 tinggal delapan bulan lagi.

TANJUNGPINANG – Namun tak semuanya warga Tanjungpinang bisa langsung menggunakan KTP-elektronik untuk mencoblos pada 27 Juli nanti. Masih ada pula puluhan ribu warga yang belum kebagian KTP-el.

Mereka inilah yang akan menggunakan surat keterangan alias suket ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos pilihannya sebagai penganti KTP-el. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang adalah instansi yang menerbitkan suket itu.

Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah minta suket yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjungpinang perlu dikontrol dengan baik.

Baca Juga :  20 PPK Tanjungpinang Dilantik

”Supaya suket tersebut tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di saat Pilwako tahun 2018 mendatang,” kata H Lis Darmansyah kepada Tanjungpinang Pos di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang di Tepilaut Tanjungpinang, Senin (13/11).

Untuk mengontrol suket, kata Lis, pengawasanya dimulai dari perangkat RT/ RW. Pertama yang memiliki warga adalah perangkat RT/RW. Kedua, perangkat RT/RW yang memberikan surat domisili buat warganya. Tidak mungkin, kalau warganya minta surat domisili perangkat RT/ RW tak memberikan. Karena surat domisili salah satu surat pengantar untuk mendapatkan suket.

Namun, perangkat RT/ RW perlu mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat domisili untuk warganya. Jangan warga baru tinggal di Tanjungpinang langsung diberikan surat domisili.

Baca Juga :  H Syahrul Belum Tentukan Balon Wakilnya

”Ini yang saya tidak mau,” kata Lis. Selain perangkat RT/ RW, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kepri ini, juga minta agar Disdukcapil Kota Tanjungpinang juga perlu di kontrol. Karena dinas tersebut yang mengeluarkan suket untuk warga di Tanjungpinang.

Untuk mengontrol suket, bisa dilihat dari data yang dimiliki dinas tersebut. Karena dinas tersebut pasti memiliki data berapa banyak suket yang sudah dikeluarkan hingga diterima oleh warga Tanjungpinang.

Kemudian, apakah data yang dikeluarkan sudah sesuai atau tidak dengan fakta di lapangan. Kalau tidak sesuai, berarti ada kekeriaun data dengan suket yang diterima warga Tanjungpinang. ”Tata cara dan etika mengeluarkan suket yang dilakukan Disdukcapil perlu di kontrol,” tegas dia.

Baca Juga :  KAMMI Siap Awasi Pemilu

Kata Lis, tidak menutup kemungkinan pasti ada kejadian kecurangan di Pilwako Tanjungpinang tahun 2018 mendatang. Namun, kejadian ini sangat minim sekali. Karena warga Tanjungpinang sangat keritis dibandingkan di daerah lain. ”Kalau tidak ada kejadian kecurangan, berarti itu bukan Pilkada,” terang dia.

Ia yakin, di saat Pilwako Tanjungpinang tahun 2018 mendatang akan berjalan dengan aman, lancar dan sukses. ”Karena daerah kita (Tanjungpinang, red) berbeda dengan daerah lainnya,” sebut dia.(ABAS-ANDRI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here