Penerima BLT 35.560, Nilainya Rp1,8 Juta

0
530
BUPATI Bintan Apri Sujadi memimpin rapat penerima BLT program pemulihan ekonomi akibat dampak virus Korona, Rabu (29/4) kemarin.
Pemkab Bintan telah melakukan verifikasi penerima bantuan pemulihan ekonomi dampak virus korona, atas pendataan dan usulan RT/RW. Jumlah penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT) di Kabupaten Bintan mencapai 35.560 kepala keluarga (KK). Masingmasing bakal menerima Rp1,8 juta per 3 bulan.
BINTAN – RENCANA awal, penerima bantuan langsung tunai dari program pemulihan ekonomi dampak virus korona di Kabupaten Bintan ditargetkan 44 ribu KK, termasuk Basic Data Terpadu (BDT) penerima bantuan pusat. Masingmasing KK akan menerima Rp300 ribu per bulan, dengan masa penyaluran 4 bulan. Sehingga, total bantuan yang diterima warga sebesar Rp1,2 juta per KK, dari dana yang disediakan melebihi Rp49 miliar.

Setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi, jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) itu sebanyak 35.560 KK. Dari jumlah ini, sebanyak 26.428 KK merupakan penerima BLT daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan. Setiap KK diberikan bantuan Rp600 ribu per bulan, selama 3 bulan.

Baca Juga :  Ketua Pilkades Gelar Aksi, Akui Pegang Kunci Gembok

Dari total 35.560 KK itu, sebanyak 4.477 KK di Kabupaten Bintan sebagai penerima BLT dari program pemerintah pusat (APBN). Nilainya sama dengan BLT Bintan, masing-masing menerima Rp600 ribu per bulan. Kemudian, 4.068 KK di Bintan merupakan penerima bantuan PKH pusat.

”Untuk data warga PKH pusat itu kan menerima insentif hanya Rp200 ribu per bulan dari pusat. Jadi, akan kita subsidi melalui APBD senilai Rp400 ribu per bulan setiap KK. Sehingga total yang mereka terima akan sama, dengan penerima lainnya. Total bantuan langsung tunai yang diterima itu senilai Rp1,8 juta per KK, untuk 3 bulan masa tanggap darurat,” jelas Apri Sujadi, Bupati Bintan, Rabu (29/4) kemarin.

Baca Juga :  Kini, Bintan Ekspor Fillet Ikan hingga Australia

Dari usulan RT/RW ke pemerintah desa/kelurahan sampai ke kecamatan, terdapat 4.587 KK di Kabupaten Bintan yang tidak terverifikasi. Karena, akibat Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK tidak sama, NIK kosong, NIK sama dengan data PKH, NIK sama dengan data DTKS dan NIK tidak terdapat di data Disduk Bintan.

Pemkab Bintan memberikan kesempatan kepada warga yang masuk dalam kategori tidak terverifikasi (4.587 KK) ini, untuk melapor ke Satgas Gugus Tugas yang ada di RT/RW dengan melampirkan KK atau KTP Bintan.

”Kami ingin membantu seluruh warga. Namun, kita dituntut untuk taat asas, aturan hukum, transparansi dan tidak tumpang tindih antara program pusat dengan program daerah. Kita sudah berusaha untuk memenuhi rasa keadilan bagi warga,” jelas Apri Sujadi.

Baca Juga :  Bank Riau Kepri Buka Kantor Cabang Pembantu di Tanjunguban

Menurut bupati sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bintan, pihaknya tetap berusaha menjaga kestabilan situasi masyarakat di Kabupaten Bintan. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan akibat wabah ini sangat berdampak bagi kehidupan sosial.

”Untuk itu kita mengatur upaya pemenuhan segala kebutuhan dasar masyarakat, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita berdoa semoga musibah ini lekas berlalu. Sehingga kehidupan sosial masyarakat kita kembali normal dan pariwisata Kabupaten Bintan segera pulih,” tambahnya. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here